ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Papua Terkini

Jokowi Bertemu Richard Adkerson di Amerika, Bakal Izinkan Freeport Keruk Emas Papua hingga 2061

Hal ini terungkap saat Jokowi menerima Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson di sela lawatan di Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin (13/11

Istimewa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Joko Widodo saat berada di Grasberg (tambang terbuka), Timika, Kabupaten Mimika, Papua, pada Kamis, (1/9/2022). 

Sebelumnya, Freeport berencana meminta perpanjangan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga hingga akhir tahun 2024 dari semula relaksasi hanya diberikan hingga Mei 2024.

Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga diminta karena pabrik smelter Manyar di Gresik baru beroperasi penuh pada Desember 2024.

"Kan gini, smelter kita mulai beroperasi itu bulan Mei (2024). Tapi kan itu butuh waktu untuk sampai ke 100 persen produksi. Nah itu baru sampai 100 persen produksinya Desember 2024, secara bertahap," ujarnya saat ditemui usai acara Kompas100 CEO Forum di Hotel Shangri-La, Jakarta, Oktober lalu.

Maka dari itu, lanjut dia, perusahaan telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah untuk bisa melakukan ekspor konsentrat tembaga hingga akhir tahun depan.

Baca juga: Soal Nasib 8.300 Buruh Freeport yang Mogok Kerja, Ini Desakan LBH Papua ke Komnas HAM dan Pemerintah

"Jadi memang dari sebelumnya sudah dibicarakan dengan pemerintah, adalah harapannya bisa tetap melakukan ekspor sebagian itu sampai dengan akhir 2024, sampai dengan Desember," jelas Tony.

Pemerintah telah melarang ekspor mineral mentah, termasuk tembaga, per 10 Juni 2023.

Namun, relaksasi diberikan kepada perusahaan yang progres pembangunan smelter di atas 50 persen per Januari 2023, salah satunya Freeport Indonesia.

Pembangunan smelter Freeport Indonesia sudah mencapai 61 persen per April 2023, dan pemerintah meminta perusahaan tambang tersebut untuk merampungkan pembangunannya hingga Mei 2024.

Pembangunan smelter ini pada dasarnya molor satu tahun.

Salah satunya karena terdampak pandemi Covid-19 yang membuat pembangunan smelter terhambat.

Kendati diberikan relaksasi ekspor, Freeport Indonesia juga dikenakan sanksi dan denda administratif oleh pemerintah karena keterlambatan pembangunan smelter tersebut.

Perusahaan harus menempatkan dana sebagai jaminan kesungguhan sebesar 5 persen dari total penjualan pada periode 16 Oktober 2019 sampai dengan 11 Januari 2022.

Menurut Tony, jaminan kesungguhan tersebut seharusnya dikenakan pada perusahaan yang belum memiliki progres pembangunan smelter sehingga perlu ada jaminan untuk memastikan smelter akan dibangun. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Bakal Izinkan Freeport Keruk Emas Papua sampai 2061",

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved