Jawaban Prabowo soal Konflik Papua Dikritik Amnesty, Usman Hamid: Jangan Sampai Rakyat Kecewa Lagi

TRIBUN-PAPUA.COM - Pendapat calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto soal solusi penyelesaian kekerasan di Papua, dikritik Amnesty International.

Dalam jawabannya pada debat perdana capres di Kantor KPU RI, Selasa (13/12/2023), Prabowo justru menyinggung soal-soal "campur tangan asing" dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, justru menganggap jawaban Praboiwo bukan memberi solusi, tetapi malah menambah masalah.

Baca juga: Diserang Prabowo Soal Kelangkaan Pupuk, Ganjar: Terjadi di Semua Daerah, Bapak Lupa Saat Ketua HKTI?

"Justru pandangan seperti ini membuat kekerasan dan konflik di sana tidak pernah berhenti," kata Usman lewat keterangannya, Selasa (12/12/2023).

"Kajian terbaru Lemhanas menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal meredam kekerasan dan konflik," ucap dia.

Terlebih, di tempat lain, menurut dia, pembangunan pro-investasi justru banyak terbukti mengorbankan warga sipil dan membuka pintu pelanggaran hak asasi manusia, seperti terjadi di Rempang, Nagari Air Bangis, Rembang, Wadas, Halmahera, hingga Flores.

Usman juga menyayangkan, isu pembangunan yang mengorbankan warga sipil ini luput dibahas dalam debat, padahal para capres dianggap bisa ditantang memaparkan cara mereka memajukan kesejahteraan sosial melalui pembangunan tanpa mengorbankan hak asasi warga.

Kembali ke isu Papua, pada akhirnya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang diberi kesempatan menanggapi pertanyaan Prabowo, menyinggung soal pentingnya upaya dialog dan menghadirkan rasa keadilan sebagai jalan mengakhiri kekerasan di Papua.

Prabowo kemudian menyampaikan kesetujuannya atas pandangan tersebut. Akan tetapi, Usman menilai, jawaban para capres masih belum spesifik.

Baca juga: Tak Ada Keadilan di Tanah Papua

“Solusi dialog perlu dalam mengakhiri tren kekerasan, konflik, dan pelanggaran HAM di Papua. Itu aspirasi orang asli Papua. Sayangnya, belum terdengar kebijakan pengungsi internal, pembebasan sandera pilot Selandia Baru, penguatan MRP (Majelis Rakyat Papua), dan pengadilan HAM di Papua," ujar Usman.

"Itu mendesak," sambungnya.

Usman menyoroti bahwa semua capres melontarkan komitmen soal penegakkan HAM yang dianggapnya sesuatu yang positif.

"Tapi bagaimana kebijakan konkretnya ke depan? Jangan sampai rakyat kecewa lagi, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Capres harus membuat kebijakan nyata," ujar dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Amnesty Kritik Jawaban Prabowo yang Singgung Campur Tangan Asing di Papua",