Proses Penerimaan CPNS di Kota Jayapura, Kapolda Papua: Diduga Ada Pelanggaran Hukum

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menduga ada pelanggaran hukum dalam proses penerimaan CPNS di lingkup Pemkot Jayapura.

Hal ini merujuk dari aksi pemalangan terhadap sejumlah ruas jalan di Jayapura pada, Kamis (14/12/2023).

Baca juga: Data Honorer CPNS Pemkot Jayapura Bakal Diverifikasi Ulang

“Kami di Polda Papua sudah mensinyalir banyak permainan dari pihak berkepentingan yang membuat ini menjadi persoalan-persoalan,” kata Fakhiri, Jumat (15/12/2023).

“Tentunya ini akan menjadi atensi kami dan harus ada efek jera agar kasus ini tidak terulang lagi ke depannya,” sambungnya.

Fakhiri mengaku terjun ke lokasi saat pemalangan terjadi. Dari keluhan yang dia terima, mereka tak puas karena nama mereka tidak masuk dalam daftar CPNS Kota Jayapura.

Padahal mereka merupakan tenaga honorer yang selama ini benar-benar bekerja untuk Kota Jayapura.

Di satu sisi, ditemukan nama-nama yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai honorer tetapi lulus dalam daftar CPNS tersebut.

Baca juga: Buntut Kekecewaan Hasil Verval CPNS, Honorer Geruduk Kantor Wali Kota Jayapura

Fakhiri menegaskan akan menyelidiki hal tersebut karena telah menimbulkan gangguan ketertiban umum dan menyebabkan terhambatnya aktivitas masyarakat.

“Kalau terbukti ada yang bermain, pasti akan kita tindak tegas karena tindakan tersebut telah menyalahi aturan," kata Fakhiri.

Sebelumnya, pada Kamis (14/12/2023), ratusan warga mendatangi Kantor Wali Kota Jayapura karena protes dengan pengumuman CPNS formasi K2 (honorer).

Baca juga: 15 Tahun Mengabdi Guru Honorer, Marion Aroy Kecewa Tak Lolos Hasil Verval CPNS Pemkot Jayapura

Tak hanya itu, massa juga melakukan aksi pemalangan di Kampung Nafri dan Holtekam. Aksi tersebut menyebabkan akses transportasi Jayapura - Muara Tami dan Keerom terputus selama beberapa jam. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul - Aksi Pemalangan di Jayapura Diduga karena Penerimaan CPNS, Ini Kata Kapolda Papua