Sukseskan Pemilu 2024, KPU Papua Selatan-Kejati Teken MoU Penanganan Masalah Hukum dan TUN

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - KPU Papua Selatan hingga kini terus berkomitmen  menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.

Wujud komitmen itu, dilakukan KPU Papua Selatan beserta beberapa KPU Kabupaten lainnya seperti, Mappi, Boven Digoel, Merauke, dan Asmat, melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau MoU dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua terkait penanganan masalah hukum dan tata usaha negara (TUN).

Ketua KPU Papua Selatan, Theresia Mahuse mengatakan, perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari hal yang sama dilakukan KPU RI dan Kejaksaan Agung RI pada beberapa waktu lalu.

Baca juga: Pemprov Papua Selatan Siap Dukung Pengembangan Lahan Pertanian di Distrik Edera

Lanjut Theresia, tujuan dari penandatanganan ini untuk menyukseskan Pemilu 2024, maka itu, perlu ada keterlibatan berbagai pihak. 

"Dalam kerjasama ini kita berharap kiranya pihak kejaksaan dapat terus mengawal kami, karena semua tahapan ini mempunyai potensi hukum atau sengketa," kata Theresia dalam sambutannya di Swiss Bell Hotel, Jayapura, Senin (18/12/2023).

Selain itu, Theresia juga meminta agar Kejati juga ikut  mengawasi semua proses pengelolaan anggaran, mengingat keberhasilan Pemilu tidak terlepas dari pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar.

Sementara, Wakil Kejati Papua, Sufari mengatakan, hingga kini pihaknya juga terus berkomitmen agar pemilu 2024 terlaksana secara profesional, objektif, netral dan terpercaya.

"Untuk itu kerjasama ini merupakan awal yang baik, dalam hal mengantisipasi permasalahan serta problematika pada bagian perdata dan tata usaha negara, agar kedepan semua tahapan dapat berjalan maksimal, sesuai diharapkan kita bersama," ujarnya.

Baca juga: Komunitas Wartawan Daerah Papua Selatan Berbagi Kasih Natal di Dua Panti Asuhan Merauke

Sufari berharap ke depannya  kedua pihak harus mengutamakan koordinasi sehingga semua tahapan pemilu dapat berjalan lancar dan sukses. 

Diketahui, usai pelaksanaan penandatanganan kerjasama, pihak KPU baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota mengikuti sosialisasi, bersama Kejaksaan Tinggi Papua. (*)