Rapat Evaluasi Program Air dan Sanitasi, Unicef Hadirkan Tujuh Pemda di Tanah Papua 

 Tribun-Ppaua.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA- Unicef mengggandeng Yayasan Rumsram menggelar pertemuan membahas program air dan sanitasi di tanah Papua, di Hotel Horison Ultima, Mimika, Papua Tengah pada, (26-27/2/2024).

Rapat evaluasi ini bertajuk "Kerja maksimal mendorong askes air dan sanitasi untuk tanah Papua tangguh dan bermanfaat".
 
Rapat evaluasi ini menghadirkan Pemda Kabupaten Jayapura, Pemkot Jayapura, Kerom, Sarmi, Biak Numfor, Mimika, dan Mamberamo Tengah.

"Jadi hari ini merupakan evaluasi program air dan sanitasi di tanah Papua kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua, Unicef   dan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota," ungkap WASH Officer Unicef Papua-Papua Barat, Reza Hendrawan kepada Tribun-Paua.com.

Baca juga: Lewat Diskusi Meja Kopi, Unicef-Pemkab Sarmi Sepakat Pentingnya Pemenuhan Hak-hak Anak

Reza mengatakan, rapat ini dalam rangka evaluasi kinerja capaian selama tahun 2023 dan tantangan dihadapi yang sangat signifikan dalam program ini.

"Kita ketahui bahwa, Kabupaten Biak Numfor merupakan kabupaten pertama mencapai target pada program air dan sanitasi merujuk pada perilaku Stop Buang Air Besar Sembarang (BABS) yang sangat buruk bagi kesehatan masyarakat, disusul dengan Kota Jayapura," katanya.

Menurut Reza, stop BABS ini sangat memiliki peran penting bagi kesehatan ibu dan anak begitupun sanitasi yang sangat berhubungan erat dengan stunting di tanah Papua.

"Kami mendorong BABS ini di kota dan kabupaten lain karena Biak Numfor dan Kota Jayapura sudah 100 persen dan kegiatan ini semoga bisa menjadi motivasi untuk daerah lain," jelasnya.

Lanjut Reza, terutama untuk Kabupaten Mimika pihaknya berharap bisa mengejar target seperti dilakukan oleh Biak Numfor dan kota Jayapura dalam mencegah BABS ini.

Lanjutnya, Unicef mendukung peningkatan kapasitas aparat pemerintahan, sekretaris dan petugas kesehatan di lapangan agar dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bisa merubah perilaku BABS ini.

"Kami juga mendukung di sektor advokasi kebijakan dan mendorong para kepala daerah memiliki komitmen dalam bentuk kebijakan konkrit yakni peraturan bupati agar prioritaskan pembangunan sanitasi ini."

"Kami juga melibatkan tokoh-tokoh agama dianggap penting karena kemungkinan besar melalui bisa berdampak kepada masyarakat dalam rangka memberikan edukasi stop BABS, cuci tangan. Intinya adalah kolaborasi," katanya.

Masih menurut Reza, Pemda Mimika dalam program air dan sanitasi ini masih diangka 16 persen sehingga dirinya berharap Mimika segera mencapai target mengingat alokasi anggaran dimiliki cukup besar dibandingkan dengan daerah lain di Papua.

"Dari 153 kampung dan kelurahan di Mimika hari ini baru 16 persen perilaku masyarakat yang belum sadar dalam stop BABS. Ini harus diupayakan semaksimal mungkin agar bisa terealisasikan keadaan," ujarnya.

Baca juga: Unicef, LPKIPI dan Pemkab Sarmi Gelar Pelatihan Disiplin Positif bagi Guru

Ia menjelaskan, ada beberapa faktor menjadi penghambat stop BABS ini diantaranya tidak adanya sarana seperti toilet karena tidak semua masyatakat memiliki kemampuan finansial.

Faktor lain adalah sarana sudah dibangun tidak digunakan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri disusul dengan kebiasaan perilaku  hidup sehat.

"Sanitasi ini penting karena berkaitan dengan stunting. Karena, sebaik apapun gizi yang masuk kedalam tubuh manusia tetapi pola hidup ini belum diterapkan bisa saja terkena diare, kematian balita begitupun faktor kesehatan lainnya," ujarnya.

Ia berharap, pemerintah melaksanakan mandatnya dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak yaitu mendapatkan akses sanitasi layak dan pola hidup sehat," harapnya.

Diketahui rapat evaluasi bakal dilanjutkan dengan paparan kerja masing-masing pemerintah daerah. (*)