Masyarakat Adat Tabi Dukung Ridwan Rumasukun Tetap Lanjut Hingga Gubernur Definitif

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Masyarakat Adat Tabi Provinsi Papua menyatakan dukungan penuh terhadap roda pemerintahan yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun dan Pj Sekda Papua, Derek Hegemur hingga akhir masa jabatan di Oktober mendatang.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 8 Dewan Adat Suku (DAS), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), dan Perdasil, diantaranya; DAS Tabi, DAS Mamberamo Raya, Dewan Adat Kabupaten Jayapura, DAS Kabupaten Sarmi, LMA Kabupaten Jayapura, DAS Sentani.

Baca juga: Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Papua Nyatakan Sikap Dukung Kinerja Pj Ridwan Rumasukun

DAS Port Numbay, Perdasil Tabi, DAS Suku Sobey, DAS Monirem, DAS Demutru, Tokoh Perempuan Adat Sarmi, dan Pemuda Adat Sarmi di Sentani, Sabtu (6/4/2024).

Wakil Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Sentani Yo Ondofolo Ramses Wally mengatakan, dua orang pemimpin itu harus melanjutkan masa jabatannya.

Apalagi menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) jabatan itu tidak boleh diganti atau kosong. 

Ramses menilai ada kelompok yang memang 'bermain' untuk mengacaukan sistuasi.

"Masa jabatan harus berlanjut sampai definitif dipilih. Supaya pembangunan dan situasi keamanan dijaga dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, Ketua (LMA) Kabupaten Jayapura sekaligus Ondofolo Kampung Yobhe, Frits Maurits Felle menilai sikap yang ditujukkan oleh masyarakat adat sangat disayangkan karena pergantian pejabat negara ada mekanisme, harus diperhitungkan.

Baca juga: RIDWAN RUMASUKUN Diminta Setop Nepotisme

Menurutnya, jika ada pelanggaran kode etik ASN langsung melapor ke Komite ASN. 

"Setelah Pemilu ada Pilkada, Wakil Walikota, Gubernur, Bupati kita harus jaga stabilitas keamanan daerah. Ada komisi ASN laporkan langsung kesana agar ditangani dan diselesaikan," terangnya.

Lebih lanjut, Sekertaris Dewan Adat Suku (DAS) Demutru Namblong Kabupaten Jayapura, Bernadus Iwong menyebut ia mengapresiasi kinerja Pj Gubernur karena sejak meninggalnya mantan Gubernur Papua Lukas Enembe, masa peralihan itu dianggap kinerjanya profesional.

"Kami anggap profesional sehingga yang menjadi hak ASN menyangkut hak hidup dipertimbangkan dengan ASN. Harus memilah persoalan yang menyangkut hak dan administrasi pemerintahan dan pengaruhi publik sehingga terjadi kekosongan," ujarnya.

Pemalangan memang menjadi hak masyarakat adat, namun pihak keamanan juga harus melihat ini secara tegas agar masyarakat tidak menjadi korban.

Ditimpali Yowel Samber, anggota Dewan Adat Mamberamo Raya, ia bersyukur roda pemerintahan selama pemerintahan Pj Gubernur Ridwan Rumasukun.