RIDWAN RUMASUKUN Diminta Setop Nepotisme

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Ridwan Rumasukun kembali dituntut agar tidak melakukan nepotime selama menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua.

Tuntutan tersebut datang dari Solidaritas ASN Papua.

Sebelumnya, Solidaritas ASN Papua pada Senin (25/3/2024) lalu, mendatangi Kantor Gubernur untuk menggelar aksi demo damai.

Baca juga: BREAKING NEWS: Solidaritas ASN Papua PALANG Kantor Dinas Otonom Kotaraja

Dalam aksi tersebut, mereka menuntut Presiden Jokowi mencopot Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Y Derek Hegemur, dan Kepala Biro Ortal Papua yang juga merangkap Penjabat Ketua PKK Papua Linda Stelda Onibala turun dari jabatannya.

Ketua Forum Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua (SAMP) Nattan Ansanay mengatakan, ketiganya dinilai telah melakukan praktik pemerintahan yang buruk.

Selain itu, menurut Nattan, ketiganya juga melawan aturan kepegawaian dalam proses pengangkatan jabatan eselon III, serta secara terang-terangan membangun dinasti dan KKN di dalam birokrasi Papua untuk memuluskan kepentingannya.

"Kami tidak ingin menuntut jabatan tetapi menuntut keadilan dan kebenaran. Kami tolak hasil pelantikan eselon III dua 15 Februari 2024 yang benar-benar tidak sesuai aturan kepangkatan tanpa melalui mekanisme Baperjakat dan BKD,” kata Nattan dalam orasinya di depan ratusn ASN yang hadir saat itu.

Menurut Nattan, praktik nepotisme sangat tampak dalam pengangkatan pejabat eselon III Papua pekan lalu. Padahal, ada banyak putra-putri asli Papua asal Tabi Saereri yang memiliki jabatan sebelumnya, dicopot dan tidak dipakai.

Baca juga: RIDWAN RUMASUKUN di-Warning ASN dan Masyarakat Papua, Ini Alasannya!

Selain itu, Nattan mengkritik sistem pelayanan di Kantor Gubernur yang terlihat sangat elitis, dimana rakyat tidak bisa diberi akses dengan mudah untuk masuk menemui pejabat.

“Kantor ini seperti hotel megah untuk orang-orang tertentu. Kami sampai sekarang tidak tahu Pak Pj itu dia punya muka yang mana. Tapi keluar Papua terus bawa nama masyarakat Papua, berbicara tentang kebijakan pelayanan masyakarat di Papua, tetapi rakyat Papua tetap miskin dan menderita,” tegasnya.

Tuntutan tersebut kembali digaungkan Solidaritas ASN Papua dengan memalang Kantor Dinas Otonom yang terletak di Kotaraka, Kota Jayapura, Rabu (3/4/2024) pagi tadi.

Pantauan Tribun-Papua.com di lokasi, terdapat satu buah spanduk berwarna putih yang di gantung tepat depan pagar masuk Kantor Otonom.

Selain spanduk, pagar digembok menggunakan rantai dan gembok berwarna abu-abu.

Baca juga: RATUSAN ASN Papua Minta Pj Gubernur dan Penjabat Sekda Papua Dicopot, Ada Apa?