RATUSAN ASN Papua Minta Pj Gubernur dan Penjabat Sekda Papua Dicopot, Ada Apa?

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Y Derek Hegemur, dan Kepala Biro Ortal Papua yang juga merangkap Penjabat Ketua PKK Papua Linda Stelda Onibala diminta turun dari jabatannya.

Seruan itu dilakukan oleh ratusan ASN Papua yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua, Jalan Sao Siu di Jayapura, Senin (25/3/2024).

Baca juga: Usai Panen Perdana, Pemprov Papua Selatan Siap Beli Jagung Milik Masyarakat Distrik Jagebob

Demo damai yang digelar sejak Pkl. 10.00 hingga 13.00 WIT ini diikuti sekitar 500 lebih ASN yang berasal dari 40-an Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam aksinya, mereka menuntut Presiden Jokowi mencopot Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Y Derek Hegemur, dan Kepala Biro Ortal Papua yang juga merangkap Penjabat Ketua PKK Papua Linda Stelda Onibala turun dari jabatannya.

Ketua Forum Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua (SAMP) Nattan Ansanay mengatakan, ketiganya dinilai telah melakukan praktik pemerintahan yang buruk, melawan aturan kepegawaian dalam proses pengangkatan jabatan eselon III, serta secara terang-terangan membangun dinasti dan KKN di dalam birokrasi Papua untuk memuluskan kepentingannya.

“Hari ini kami ASN Papua yang didominasi anak-anak Papua pemilik negeri ini datang dengan tujuan baik, kami tidak ingin menuntut jabatan tetapi menuntut keadilan dan kebenaran. Kami tolak hasil pelantikan eselon III dua 15 Februari 2024 yang benar-benar tidak sesuai aturan kepangkatan tanpa melalui mekanisme Baperjakat dan BKD,” kata Nattan dalam orasinya di depan ratusn ASN yang hadir.

Baca juga: Pemprov Papua Pegunungan Datangkan Artis Cinta Laura untuk Promosikan Wisata dan Budaya

Menurut Nattan, praktik nepotisme sangat tampak dalam pengangkatan pejabat eselon III Papua pekan lalu. Padahal, ada banyak putra-putri asli Papua asal Tabi Saereri yang memiliki jabatan sebelumnya, dicopot dan tidak dipakai.

“Anak Penjabat Gubernur Papua yang baru TMT 2010 sudah naik jabatan menjadi IVB, sementara masih banyak kami anak Papua yang layak untuk duduk di situ. Lihat, kami ASN yang berdiri di sini, kami datang untuk menegakkan harga diri kami di atas tanah kami. Kami dilantik untuk melayani masyarakat. Kami mampu bekerja. Kenapa Anda tidak memberdayakan kami? Apakah karena kami tidak setor jadi tidak dilantik,” tanya Natan dalam orasinya disambut teriakkan tepuk tangan.

“Karena itu kami minta, tidak boleh ada pelantikan lagi ke depan,” tegas Nattan.

Selain itu, Nattan mengkritik sistem pelayanan di Kantor Gubernur yang terlihat sangat elitis, dimana rakyat tidak bisa diberi akses dengan mudah untuk masuk menemui pejabat.

Baca juga: Cegah Penularan ASF, Pemprov Papua Lockdown Pengiriman Daging Babi

Padahal, ia menilai, kantor gubernur adalah rumah milik rakyat Papua yang harus terbuka kepada siapa saja yang datang.

“Kantor ini seperti hotel megah untuk orang-orang tertentu. Kami sampai sekarang tidak tahu Pak Pj itu dia punya muka yang mana. Tapi keluar Papua terus bawa nama masyarakat Papua, berbicara tentang kebijakan pelayanan masyakarat di Papua, tetapi rakyat Papua tetap miskin dan menderita,” tegasnya.