Wujud Kepedulian, Ribka Haluk Serahkan Bantuan Rp 520 Juta bagi Korban Kebakaran di Jayanti Nabire

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk menyerahkan bantuan uang tunai Rp 520 juta kepada Sulistino, pemilik rumah di kawasan Jayanti, Nabire, yang dibakar massa saat aksi demo pada Jumat (5/4/2024).

Ribka Haluk mengatakan, pemerintah tentunya turut prihatin atas kejadian yang menimpa Sulistino.

“Jadi hari ini kami menemui warga yang rumahnya dibakar, dan kami memberi bantuan Rp 20 juta kepada keluarga, dan Rp 500 juta untuk perbaikan rumahnya maupun mushola yang rusak," kata Ribka dalam rilis pers yang diperoleh Tribun-Papua.com, di Nabire, Minggu, (7/3/2024).

Baca juga: Wujud Kepedulian di Bulan Ramadhan, PSMTI Nabire Bagi-bagi Ratusan Bungkus Takjil

Dikatakan Ribka, apa yang telah diberikan merupakan langkah pemerintah untuk menormalisasi keadaan stabilitas keamanan menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah, sehingga momen hari kemenangan nanti dapat berjalan aman dan tentram.

Lebih jelas,  Ribka menyayangkan sikap anarkis yang telah dilakukan oleh masa saat aksi demo tersebut.

"Untuk itu, saya berharap seluruh masyarakat tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya," pintanya. 

Menurutnya, pemerintah daerah bersama seluruh aparat keamanan akan terus bekerja keras dalam menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 

"Saya menghimbau agar seluruh masyarakat dapat menjaga toleransi umat beragama di provinsi ini. dan kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, ya tentunya melakukannya dengan baik," tuturnya bijak.

Dikatakan Ribka, ada ruangnya yang terbuka secara luas bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau pendapat.

Baca juga: Rumah Penjaga Musolah Dibakar di Nabire, Wakil Bupati Sambangi Korban: Ayo Jaga Toleransi Beragama

Apalagi, lanjut dia, Indonesia merupakan negara demokratis.

"Akan tetapi hal-hal yang menjadi ketentuan yang dipersyaratkan, silahkan dipenuhi secara undang-undang yang berlaku. Dan silahkan dibicarakan kepada aparat keamanan. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bukan anti demokrasi, tetapi semuanya harus pada ruang-ruang yang telah ditentukan,” pungkasnya. (*)