SD Negeri Wasur 2 Merauke Dipalang, Dinas Pendidikan Sebut Pihak Pemalang Belum Tunjukan Bukti Kuat

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Bwariat 

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Permasalahan tanah hak ulayat di wilayah Wasur, Merauke, Papua Selatan, mengharuskan ratusan anak-anak SD Negeri Wasur 2 menjadi korban karena tidak dapat mengikuti proses belajar di sekolah, karena sekolah dipalang. 

Saat dikonfirmasi Tribun-Papua.com melalui saluran telepon, Kepala Seksi Perijinanan pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Florianus Yosep Senda mengaku bahwa, sekolah tersebut dipalang oleh sejumlah oknum yang merasa memiliki hak tanah.

"Betul, jadi dua hari sebelum dilakukan pemalangan sekolah itu, kepala sekolah telah melaporkan ke saya bahwa sekolah mereka bakal dipalang," ucap Florianus, Kamis (25/4/2024).

Baca juga: Tidak Temukan Pelanggaran TKA di Perusahaan Sawit, Imigrasi Merauke Berikan Peringatan Dini

Dijelaskannya, persoalan pemalangan sekolah SD Negeri Wasur 2 telah disampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, dan sampai saat ini masih mencari titik terang atas kepemilikan tanah yang sah.

"Jadi sebelum dilakukan pemalangan itu, kami bersama pak kepala sekolah ketemu kepala Dinas, dan pak kepala sampaikan kita ikut prosesnya dulu sampai oknum yang melakukan pemalangan itu bisa tunjukkan bukti hak milik tanah," jelas Florinus.

Sambungnya, jika oknum tersebut memiliki bukti surat kepemilikan tanah yang sah, maka dapat menyampaikan ke Dinas pendidikan agar diproses lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

"Pihak yang melakukan pemalangan sudah dua kali ke kantor, pertama tidak membawa bukti, kedua bawa sepenggal kertas namun menurut kami secara administrasi itu tidak kuat."

"Sampai saat ini kami masih menunggu jika ada pihak lain yang merasa memiliki tanah tersebut silahkan disampaikan sebelum kami mengambil langkah, karena jangan sampai kita sudah ambil langkah tiba-tiba ada yang datang lagi dan mengaku tanah itu miliknya," kata Florianus. 

Baca juga: Tingkatkan Koordinasi, Kantor ImigrasiJayapura Gelar Rapat TIMPORA Kabupaten Keerom 2024

Pria berdarah Nusa Tenggara Timur itu mengaku bahwa pemalangan yang dilakukan sudah berjalan 1 bulan dan berdampak pada proses belajar anak didik sekolah.

"Kebetulan kemarin itu berhubungan dengan libur panjang Paskah dan Lebaran, lalu ada sedikit suara dari guru-guru masalah TPP, sehingga proses penyelesaian agak sedikit tertunda, namun pastinya ketika kepala Dinas tiba akan ditindaklanjuti proses penyelesaian supaya anak-anak kita ini bisa belajar di sekolah mereka," ujarnya. 

Untuk mengantisipasi jika permasalahan SD Negeri Wasur 2 belum terselesaikan hingga waktu ujian tiba, pihak sekolah SD Negeri Wasur 2 bakal melaksanakan Ujian Nasional bagi kelas 6 di sekolah lain terdekat. (*)