Belum Ada Kontrak Lahan MEGAPROYEK BIOETANOL di Merauke, Pemilik Ulayat: Hanya Diberi Rp 2 Miliar

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Bwariat 

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Pemerintah Pusat tengah menjalankan proyek strategis nasional swasembada gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. 

Dampak positif untuk masyarakat Merauke dari Investasi perkebunan tebu ini, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Merauke, sebab dengan adanya program tersebut dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak.

Namun yang menjadi pertanyaan apakah proyek strategis nasional Investasi perkebunan Tebu tersebut dapat menyerap tenaga kerja lokal yakni masyarakat adat pemilik hak ulayat?

Lalu, apakah pembayaran kompensasi terhadap hak atas tanah adat masyarakat adat Tujuh Marga yang digunakan untuk perkebunan sesuai dengan harapan? semuanya belum pasti.

Baca juga: Tinjau Proyek kebun Tebu di Merauke, Menteri Bahlil: Perusahaan Perhatikan Hak-hak Pemilik Ulayat!

Kepada sejumlah wartawan, Sergius Kaize anak dari Ketua Adat Zosom dari Kampung Baad, mengungkapkan masyarakat adat tujuh Marga yakni Kaize, Ndiken, Samkakai, Gebze, Mahuze, Balagaize dan Basik Basik, tidak mempersoalkan kehadiran perusahaan PT. Global Papua Intan untuk membuka perkebunan tebu di atas tanah adat mereka.

Sebab, menurut Sergius, kehadiran perusahaan tersebut diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan memberikan ruang kerja kepada masyarakat Merauke. 

Hanya, Sergius Kaize yang dipercayakan sebagai perwakilan masyarakat Tujuh Marga pemilik hak ulayat di Kampung Seremayam Merauke mengatakan pihak pemilik ulayat hingga kini masih menunggu kepastian terkait perjanjian secara tertulis antara pihak pemilik ulayat dan perusahaan yang mengelola lahan tersebut. 

Pemilik ulayat telah memberikan lahannya untuk dijadikan lahan tebu sejak tahun 2012.

Perusahaan awalnya telah memberikan uang terhadap masyarakat pemilik ulayat kurang lebih Rp2 miliar sebagai tali asih.

Meski begitu, belum ada kesepakatan dan perjanjian tertulis tentang penggunaan tanah adat masyarakat tujuh Marga.

Sergius menuturkan, awal kesepakatan hanya melalui lisan, yakni perusahaan bakal menggunakan lahan masyarakat adat kurang lebih 180 ribu hektar selama 35 tahun dengan sistem kontrak. 

"Soal kompensasi pembayaran berapa harga per meter tanah belum dibicarakan dan belum disepakati secara tertulis, intinya belum ada kepastian kontrak tertulis antara masyarakat dan perusahaan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban perusahaan serta apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat adat," beber Sergius. 

Menteri Bahlil tinjau lokasi megaproyek

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengunjungi Merauke untuk meninjau perkebunan tebu yang dijadikan sebagai megaproyek Bioetanol di wilayah Papua Selatan.

Bahlil meninjau perkebunan bibit tebu yang dikelola PT Global Papua Abadi di Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring.

Bahlil juga sekaligus menjabat Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Merauke.

Dalam peninjauan itu, Bahlil menyampaikan, terkait penyerapan tenaga kerja, pihak perusahaan wajib mengakomodir masyarakat pada wilayah perusahaan berdiri. 

"Wajib menyerap tenaga kerja dari wilayah setempat, jangan datangkan dari luar atau pulau Jawa," jelas Bahlil kepada wartawan di sela-sela peninjauan lahan bibit Tebu, Jumat.

Dikatakan, untuk penyerapan tenaga kerja, masyarakat harus memiliki kemampuan dan kemauan Kerja.

"Perusahaan juga pastinya tidak mau rugi, jadi harus berimbang, masyarakat mampu kerja dan perusahaan juga harus memperhatikan masyarakat," jelasnya.

Pria berdarah Maluku Utara itu, menyebutkan, berkaitan dengan hak rakyat dalam pengembangan tebu di Kabupaten Merauke yang kini dikelola oleh PT.Global Papua Abadi, harus diperhatikan secara baik.

"Hak-hak rakyat tidak boleh diabaikan, saya sudah wanti-wanti terus, sebagai ketua Satgas, saya sampaikan ke teman-teman di Jakarta di kementerian, bahwa membangun di Merauke sama seperti membangun di kampung saya," ucapnya.

Baca juga: Menteri Bahlil Tinjau Lahan Tebu di Merauke, Papua Selatan Bakal Lumbung Cadangan Bioetanol

Ia menambahkan, setiap perusahaan yang berinvestasi di Merauke, harus tertib hak kesulungan masyarakat di Papua Selatan. 

"Begitu hak-hak adat mereka dihargai, mereka juga tidak boleh dipinggirkan ketika perusahaan masuk."

"Maka konsepnya adalah sistem plasma inti, jadi investasinya tumbuh, daerahnya maju tapi rakyatnya sekitar hak ulayat juga tumbuh, supaya semuanya sama-sama tumbuh," jelas Bahlil. (*)