Pilkada Papua 2024
Papua Pegunungan dan Tengah Rawan Konflik Pilkada, Menko Polhukam: Intelijen Segera Kerja Keras!
Wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah dinilai rawan gangguan keamanan selama proses Pilkada 2024.
Penulis: Paul Manahara Tambunan | Editor: Paul Manahara Tambunan
TRIBUN-PAPUA.COM - Wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah dinilai rawan gangguan keamanan selama proses Pilkada 2024.
Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto saat memberikan pengarahan terkait kesiapan pengamanan tahapan pilkada serentak wilayah Papua di Markas Kodam XVIII/Cenderawasih, Jayapura, Kamis (30/5/2024).
Hadi pun meminta aparat intelijen memetakan kerawanan pelaksanaan Pilkada 2024.
Data intelijen menyebut, tingkat kerawanan pelaksanaan pilkada serentak cenderung menengah-tinggi, lebih besar dibanding kerawanan pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) yang cenderung kecil-menengah.
“Saya minta aparat intelijen harus benar-benar memperhatikan secara detail,” tutur Menko Polhukam Hadi dalam keterangan tertulis, Kamis.
Baca juga: Mabes Polri Digeruduk, Kapolri Diminta Copot Anggota Bakal Maju Pilkada 2024: Termasuk Kapola Papua
Hadi juga menyebutkan bahwa kekuatan organik TNI-Polri sudah terbagi.
“Kekuatan kita sudah terbagi rata, tidak mungkin kita minta bantuan lagi. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa nantinya akan ada bantuan-bantuan dari wilayah lain. Seandainya bisa dibantu, tapi tidak bisa cepat karena keterbatasan transportasi," kata Hadi.
Berdasarkan data Staf Operasi (Sops) TNI, wilayah Papua termasuk kategori kerawanan tinggi dalam pilkada.
Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 menunjukkan, wilayah yang keamanannya rawan berada di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan, sedangkan wilayah lainnya berstatus keamanan sedang.
“Masih terdapat aksi kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di beberapa tempat di wilayah Papua, seperti di Kabupaten Puncak, Kabupaten Yakuhimo, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Maybrat," kata Hadi.
Dalam kesempatan itu, Hadi juga menyatakan komitmen TNI-Polri membantu pendistribusian logistik pilkada.
Sebab, kondisi geografis wilayah Papua cukup berat dan secara demografis masyarakat-nya tersebar di pulau-pulau.
"TNI dan Polri siap membantu demi kelancaran pilkada serentak untuk mendukungan pendistribusian logistik dengan alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang ada," tutur Hadi.
Baca juga: VIRAL POSTER Paulus Waterpauw dan Boy Markus Dawir, Maju Pasangan Calon Gubernur Papua?
Menko Polhukam juga kembali mengingatkan agar TNI dan Polri terus bersinergi dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Papua, khususnya dalam pelaksanaan pilkada serentak.
“Saya ingatkan sekali lagi, sinergi TNI-Polri harus tetap terjaga dan mudah-mudahan tugas yang berat ini dapat dijalankan dengan baik," kata dia. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain",
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.