Komnas HAM Catat 41 Kasus Rentetan Kekerasan di Tanah Papua Semester Satu 2024

Lanjut Ramandey,selain berbagai kekerasan tersebut juga menimbulkan adanya gelombang pengungsian serta kerusakan sejumlah bangunan, kendaraan dan pesawat.

Secara faktual, setiap konflik kekerasan yang terjadi dapat dilihat sebagai respon atas peristiwa sosial ekonomi maupun kebijakan politik.

"Di sisi lain, ketegangan maupun konflik bersenjata yang terjadi di Papua membutuhkan ruang-ruang dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat maupun kelompok sipil yang berseberangan yaitu TPNPB-OPM."

Tantangan utama bagi Pemerintah Ri saat ini adalah bagaimana membangun kepercayaan rakyat Papua dengan menumbuhkan persamaan,kesetaraan, penegakan hukum yang adil dan non-diskriminatif sebagai upaya membangun ekosistem damai menuju dialog kemanusiaan," pungkasnya.

Baca juga: Juru Bicara OPM Akui Satu Anggotanya Tewas, Sebby Sambom: Detius Kogoya Berada di Tengah Bakutembak

Merespon kondisi kekerasan pada semester pertama 2024, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyampaikan catatan sebagai berikut:

1. Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyampaikan duka cita mendalam kepada Seluruh keluarga korban yang meninggal dunia dan terluka akibat berbagai rentetan kekerasan yang terus terjadi. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian semua pihak, terutama Pemerintah bahwa siklus kekerasan di Tanah Papua selalu berulang dan merenggut nyawa manusia.

2. Meminta Pemerintah RI memberikan jaminan keamanan terhadap seluruh warga negara Indonesia yang menetap di wilayah Papua dengan menciptakan situasi keamanan yang kondusif dan tidak menggunakan segurity approach serta membenahi tata kelola keamanan wilayah.

3. Meminta Kapolda Papua melakukan upaya penegakan hukum secara cepat, tepat dan terukur terhadap para pelaku kekerasan dengan memastikan tindakan anggota dalam upaya penegakan hukum tersebut dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip HAM,

4. Meminta aparat keamanan dan Kelompok Sipil Bersenjata (TPNPB-OPM) agar menghormati hukum HAM dan hukum humaniter dengan memastikan rasa aman bagi warga sipil secara keseluruan dengan tidak menimbulkan ketakutan, sStigmatisasi dan menjadikan warga sipil sebagai sasaran kekerasan bersenjata,

5. Mendesak Kelompok Sipil Bersenjata - TPNPB-OPM untuk tidak melakukan tindakan pengrusakan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan terganggunya kondisi keamanan di wilayah Papua,

6. Mendesak Pemerintah RI dan kelompok TPNPB-OPM untuk membangun komitmen dalam proses Dialog Kemanusiaan demi terciptanya Papua Tanah Damai. (*)