ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Nasional

Prabowo Akan Memperlebar Defisit Fiskal dan Menaikkan Rasio Utang?

Jika lebih besar pasak daripada tiang, tentu Prabowo berpotensi menambah utang untuk menutup kekurangan anggaran tersebut.

Tribunnews/JEPRIMA
Pedagang menata bingkai foto pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di Ali Frame Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (23/4/2024). Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan pasang calon (Paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 03, kabar soal susunan kabinet Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka banyak dinantikan. 

Apa yang bisa Anda pelajari dari artikel ini?
 
1. Apa itu defisit fiskal?

2, Kenapa defisit fiskal perlu diperlebar?

3. Apa dampak apabila defisit fiskal diperlebar?

4. Berapa defisit fiskal dan rasio utang dalam APBN 2025?

Apa itu defisit fiskal?

Defisit anggaran atau defisit fiskal adalah kelebihan belanja pemerintah dibandingkan pendapatannya.

Semakin besar angka persentase defisit anggaran yang ditargetkan, semakin besar pula pengeluaran yang bisa diambil pemerintah dibandingkan pendapatan yang diterima.

Jika lebih besar pasak daripada tiang, tentu pemerintah berpotensi menambah utang untuk menutup kekurangan anggaran tersebut.

Batasan defisit fiskal RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam bab penjelasan Pasal 12 Ayat (3) disebutkan bahwa defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dalam acara CEO Forum Powered by PLN di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dalam acara CEO Forum Powered by PLN di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023). (Tribun-Papua.com/Istimewa)

Adapun jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 persen dari PDB.

Kenapa defisit fiskal perlu diperlebar?

Defisit diperlebar lantaran dibutuhkan anggaran tambahan untuk pembiayaan program-program unggulan pemerintah, atau pembiayaan tak terduga lainnya.

Sebelumnya, pada periode 2020-2021, defisit APBN memang sempat melebar di atas batas 3 persen demi membiayai kebijakan penanganan pandemi Covid-19.

Pada 2021, misalnya, defisit fiskal tercatat mencapai 4,57 persen terhadap PDB.

Namun pada 2022, defisit berhasil diturunkan menjadi 2,38 persen terhadap PDB.

Terhadap pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nanti, sentimen terhadap defisit fiskal RI menguat.

Berawal dari artikel yang ditulis Bloomberg pada 14 Juni 2024 berjudul "Prabowo Aims to Raise Indonesia Debt to GDP Ratio Toward 50 persen", publik lantas diramaikan isu bahwa pemerintahan yang akan datang berencana menambah utang dan memperlebar defisit fiskal.

Rencana itu dibutuhkan untuk membiayai program baru, seperti makanan bergizi gratis, minum susu gratis, hingga pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Program-program itu adalah janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 yang berlangsung Februari lalu.

Apa dampak apabila defisit fiskal diperlebar?

Sentimen negatif bertubi-tubi muncul dalam beberapa waktu terakhir terkait kondisi fiskal RI.

Pekan lalu, sentimen negatif semakin menguat ketika lembaga keuangan Amerika Serikat (AS) Morgan Stanley menurunkan peringkat saham-saham Indonesia menjadi kategori “underweight” dalam portofolio investasi mereka untuk pasar Asia dan emerging markets.

Keputusan Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia itu didasari kekhawatiran mereka mengenai kebijakan fiskal Indonesia dan rupiah yang terus melemah.

Khususnya, program pemberian makan gratis Prabowo yang berpotensi membebani keuangan negara secara signifikan.

Prabowo Subianto ketika kunjungan di Merauke, Papua Selatan beberapa waktu silam 
Prabowo Subianto ketika kunjungan di Merauke, Papua Selatan beberapa waktu silam  (istimewa)

Sentimen asing juga datang dari bank investasi asal Inggris, Barclays.

Lembaga itu memperkirakan, dengan potensi rasio utang Indonesia membengkak hingga 50 persen dari PDB, defisit fiskal Indonesia bisa melebar hingga 4-6 persen dari PDB, di atas batas defisit 3 persen dari PDB yang diatur di UU Keuangan Negara.

Barclays meragukan nilai tukar rupiah dan prospek investasi di obligasi Indonesia dalam waktu dekat.

“Investor akan menyoroti seperti apa narasi fiskal yang terbentuk menjelang pelantikan Prabowo, Oktober nanti,” papar Barclays.

Berapa defisit fiskal dan rasio utang dalam Rancangan APBN 2025?

Di tengah sentimen negatif itu, pemerintah dan DPR pun memutuskan untuk menurunkan target batas bawah defisit di RAPBN 2025 dari awalnya 2,45 persen menjadi 2,29 persen dari PDB.

Adapun target batas atas defisit tetap bertahan di 2,82 persen dari PDB. Dengan demikian, target batas bawah rasio utang juga turun dari 37,98 persen dari PDB menjadi 37,82 persen dari PDB.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, dalam rapat Panitia Kerja (panja) Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN 2025 di Badan Anggaran DPR, Kamis (20/6/2024), mengatakan, target batas bawah defisit yang diturunkan itu sejalan dengan usul target batas bawah pendapatan negara yang meningkat dari awalnya 12,14 persen dari PDB menjadi 12,30 persen dari PDB. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.id, silakan klik dan berlangganan.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved