Atasi Persoalan Literasi Dasar Baca Tulis, Agus Sumule: Sebut Dana Ada Tergantung Pemerintah

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Guna mengatasi sejumlah persoalan ditemukanya sejumlah siswa dan mahasiswa yang tidak tau membaca dan berhitung dengan baik di sekolah maupun kampus, pemerintah perlu terapkan Sistim Sekolah Sepanjang Hari (SSH). 

Hal ini dikatakan Akademisi Kampus Universitas Negeri Papua (Unipa) Manokwari Agus Sumule, kepada Tribun-Papua.com, Senin, (24/06/2024).

Baca juga: Kolaborasi Elok Perusahaan Kelapa Sawit, Bantu Tuntaskan Masalah Pendidikan di Pedalaman Papua

Ia mengatakan, jika pemerintah dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota jika berkomitmen semua SD di Wilayah Papua bisa ditingkatkan mutunya dengan menerapkan pola Sekolah Sepanjang Hari (SSH). 

"Dengan biaya yang relatif murah, yang 100 persen berasal dari pemerintah kabupaten, perubahan sudah mulai tercipta yang berasal dari inovasi yang dikembangkan di Papua sendiri.  Anak-anak yang berhenti bersekolah kembali ke sekolah.  Mereka makan tiga kali di sekolah, Mandi di sekolah, Guru dua orang di setiap kelas," kata Agus.

Dikatakan, hal ini akan berdampak pada Literasi meningkat dan tidak ditemukan lagi adanya Siswa SMP, SMA bahkan mahasiswa yang tidak bisa membaca dan berhitung.

"Kalau SD bermutu, maka cerita lulusan SMP atau SMA/SMK tidak bisa lancar membaca akan jadi cerita lalu, namun Sekali lagi, tinggal pemerintah mau atau tidak," ujarnya.

Agus mengatakan, total Dana Otsus Papua tahun 2023 adalah sebesar Rp 8,9 triliun. Porsi untuk pendidikan Rp 1,4 triliun.  Total DAU se-Wilayah Papua adalah Rp 29T (2023).  10 persenya untuk pendidikan.

Baca juga: Biaya Pendidikan Naik 15 Persen Per Tahun, Ini Solusi dari dari BritAma Rencana!

"Seperti yang dilakukan oleh Bupati Samsudin di Sorsel adalah Rp 2,9 triliun.  Jadi potensi dana untuk pendidikan sebesar Rp 4,3T di Wilayah Papua belum termasuk CSR dan Dana Desa atau Kampung," jelasnya.

Bahkan, kata Agus, dari perkiraanya dengan besaran dana Otsus untuk pendidikan maka, pemerintah bisa mengangarkan dana tersebut untuk SSH.

"Jika dilihat berapa dana yang diperlukan untuk membiayai SSH di 3.843 SD? Kalau Rp 1 miliar per SD per tahun, ini terbesar untuk biaya makan anak-anak 3 kali setiap hari, honorarium pendamping 6 orang per SD, dan uang lelah bagi mama-mama di kampung yang menolong memasak dan mencuci/menyeterika pakaian anak-anak), maka diperlukan dana sebesar Rp 3,84 triliun," ujarnya.

Baca juga: Seluruh Guru SMP di Nabire Ikuti Sosialisasi IKM dari Dinas Pendidikan

Untuk itu, dirinya mempertanyakan komitmen dari pemerintah daerah dengan dana otsus yang ada apakah pemerintah mampu mewujudkannya atau tidak.

 "Jadi, apakah dananya ada? Ada. Persoalannya apakah kita mau?," ujarnya pempertanyakan komitmen pemerintah daerah di Tanah Papua. (*)