PALANG KANTOR Wali Kota Jayapura, Ini Isi Tuntutan Lengkap Masyarakat Asli Port Numbay

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Masyarakat asli Port Numbay menyampaikan tuntutannya untuk Formasi K2 yang memurut mereka tidak mengakomodir anak asli Port Numbay di Kantor Wali Kota Jayapura, Papua, Kamis (27/6/2024).

Isi tuntutan mereka itu dipaparkan dibaliho yang dipasang di pagar jalan masuk pintu utama Kantor Wali Kota Jaya.

Baca juga: Massa Blokade Akses Kantor Wali Kota Jayapura, Ratusan ASN Tersandera

Berikut isi untutanya: Bersama ini kami masyarakat Port Numbay menyampaikan beberapa perihal keberatan terkait pengumuman hasil pengangkatan formasi CASN Pemerintah Kota Jayapura tanggal 25 Juni 2024.

• Pemberkasan ulang yang dilakukan oleh Walikota melalui kepala OPD dianggap tidak sesuai dengan janji kedua Penjabat Wali Kota Jayapura (Bapak Franz Pekey dan Bapak Christian Sohilait).

• Formasi CASN yang diumumkan tidak mengalami perubahan akan tetapi hanya mengalami pengurangan jumlah sehingga disinyalir masih banyak nama-nama siluman yang diakomodir sehingga kami masyarakat asli Port Numbai dan para honorer yang benar-benar telah mengabdi menjadi korban.
• Kami minta untuk bapak Pj Wali Kota menunda hasil tersebut dengan rencana pelaksanaan tahapan selanjutnya sampai janji kedua Pj Wali Kota Jayapura direalisasikan.

Baca juga: Tidak Diizinkan Pulang oleh Pendemo Ratusan ASN Tertahan di Kantor Wali Kota Jayapura

Selain itu ada spanduk yang bertuliskan “Sudah cukup kami ditipu dengan #badut keki.

Masyarakat adat Port Numbay juga meminta Kepala BPKP segera mengundurkan diri secara terhormat karena tidak mampu mengurus pegawai Kota Jayapura (Asli Port Numbay).

Hingga saat berita diturunkan, para pendemo masih berada di lokasih aksi di Jalan Balai Wali Kota Jayapura, dan masih memalang pagar jalan utama, jalan belakang hingga jalan alternatif lainya, dengan mengunakan ranting, batu, bakar ban, dan pemasangan baliho dengan sejumlah tulisan.

Sementara itu, pemerintah Kota Jayapura masih mendiskusihkan hal tersebut di ruang rapat Wali Kota Jayapura dengan sejumlah pimpinan OPD terkait. (*)