Dengan Catatan, DPRD Terima LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2023

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Kristin Rejang

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Rapat pariurna IV masa sidang II Kabupaten Mimika tentang Penyampaian catatan rekomendasi DPRD Kabupaten Mimika terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati Mimika anggaran 2023 dan pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus penutupan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (PP APBD) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2023.

Paripurna digelar di Kantor DPRD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Rabu (3/7/2024). 

Dalam paripurna tersebut tujuh fraksi di DPRD Mimika menyetujui LKPJ yang disampaikan oleh Plt.Bupati Mimika, Johannes Rettob, namun dengan berbagai catatan.

Baca juga: Seperti Kota Jayapura, Jembatan Merah Bakal Jadi Landmark Baru di Kabupaten Mimika

Seperti Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh ketua Fraksi, Ancelina Beanal memberikan tanggapan dan rekomendasi mulai dari PAD yang  diminta agar lebih ditingkatkan lagi, di tahun mendatang perlu diuraikan terkait nilai transfer pusat dan provinsi termasuk dana otsus. 

"Fraksi Partai Demokrat Merekomendasikan kepada Bupati Mimika dan jajaranya agar memperhatikan dan menindaklanjuti sisa catatan perbaikan-perbaikan hasil pemeriksaan BPK atas keuangan pemerintah daerah Tahun 2023, yang belum diselesaikan dan Pengelolaan keuangan kedepanya sudah menjadi acuan kepada Pemerintah daerah berdasarkan hasil Catatan BPK itu dalam pengelolaan keuangan Daerah yang Akuntabel, Transparansi," katanya. 

Sementara itu, Fraksi Perindo yang dibacakan oleh Samuel Bunai mengatakan Pemkab Mimika perlu menambahkan puskesmas baru di beberapa kelurahan seperti Perintis dan Kebun Sirih mengingat kepadatan penduduknya. 

"Pemkab juga harus monitor kebutuhan pokok sebab harga barang sembako semakin hari bertambah terus," katanya. 

Lainnya adalah Pemkab harus meminitoring pelaksanaan program penciptaan lapangan kerja dan peningkatkan sumber daya manusia bagi OAP dan beberapa usulan lainnya. 

Tobias Maturbong dari Fraksi PDIP meminta pemerintah agar melakukan pembenahan strategi dan kebijakan yang lebih komprehensif. 

"Membuka dan mengembangkan sentra produksi baru terhadap komoditas bahan pokok bahi distrik atau wilayah yang potensial sehingga tidak hanya meminimalisir disparitas harga namun lebih dari itu, masyarakat pada wilayah pegunungan dan pesisir diperdayakan untuk menjamin ketersediaan komoditas bahan pokok sebagainana potensi masing-masing distrik," ungkapnya. 

Perbaikan tata kelola sistem manajemen logistik juga menjadi hal yang penting guna memastikan kelancaran distribusi komoditas bahan pokok dari wilayah kota ke wilayah pesisir dan pegunungan setiap saat dan sepanjang waktu secara berkesinambungan. 

"Pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan melalui penetapan harga tertinggi untuk komoditas bahan pokok tertentu dan secara pararel melakukan subsidi bagi komoditas tertentu yang memiliki cost yang tinggi," ucapnya. 

Baca juga: Pemkab Mimika Raih WTP 7 Kali Berturut-turut, Ini Catatan DPRD

Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Anton Bugaleng berharap Pemerintah Kabupaten Mimika terus menjalin hubungan yang baik dengan legislatif. 

"Eksekutif dan legislatif harus berjalan bersama-sama agar pembangunan di Mimika semakin baik,"tuturnya.

Sementara itu, Plt. Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob dalam sambutannya mengatakan sejumlah catatan penting dalam rekomendasi yang telah disampaikan oleh dewan dalam pandangan akhir fraksi merupakan koreksi dan masukan bagi Pemkab Mimika. 

"Kami selaku eksekutif, sebagai pelaksana kebijakan pembangunan di Kabupaten Mimika, untuk dapat bekerja dengan lebih sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.tentunya hal ini akan menjadi prioritas dan perhatian, dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di seluruh sektor pada tahun tahun berikutnya," ungkapnya. 

Ia berharap agar lembaga legislatif selaku mitra kerja pemerintah yang sejajar dalam melakukan pengawasan pembangunan, sehingga kita bisa saling melengkapi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. 

Rettob juga mengatakan beberapa kesepakatan yang telah dicapai dalam pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan LKPJ Bupati tahun anggaran 2023 dirangkumkan dalam tiga poin.

Pertama, peran APBD selaku instrumen fiskal daerah, yang merupakan kerja tahunan pemerintah daerah diharapkan tetap memperhatikan kebutuhan nyata, sehingga hasilnya dapat dinikmati Kabupaten Mimika oleh segenap lapisan masyarakat. 

Kedua, pembenahan pembangunan di segala bidang secara terencana, berkesinambungan, bertanggungjawab, berkualitas dan profesional. prioritas ketersediaan airbersih, rumah sehat, pelayanan, pendidikan yang berkualitas dan merata, pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seluruh pemberdayaan fasilitas penerangan, ekonomi kemasyarakatan, serta membangun infrastruktur untuk mempermudah akses masyarakat memperoleh layanan publik yang menjadi hak masyarakat di seluruh pelosok Mimika.

Ketiga, melakukan pengawasan dan evaluasi yang cermat terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran berjalan, sehingga pencapaian target program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

"Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangungan di Kabupaten Mimika tidak terlepas dari peran aktif semua pihak oleh karena itu, saya mengajak kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuam, pihak swasta dan seluruh untuk terus bersinergi masyarakat, elemen dan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Mimika dalam membangun dan mewujudkan masyarakat Mimika yang maju, berkelanjutan," pungkasnya. (*)