Pemkab Mimika Raih WTP 7 Kali Berturut-turut, Ini Catatan DPRD

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Kristin Rejang

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Papua Tengah meraih tujuh kali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut.

Hal tersebut disampaikan oleh Plt Bupati Mimika Johannes Rettob saat paripurna I Masa Sidang II DPRD Kabupaten Mimika tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika tahun anggaran 2023 dan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (PP APBD) kabupaten Mimika tahun anggaran 2023, Senin (1/7/2024).

Baca juga: Kelola Lahan Sawit Seluas 35.759 Hektare di Timika, ini yang Diharapkan Pemkab Mimika kepada PT KBV

"Perkenankan kami memenuhi kewajiban sekaligus melaksanakan amanat perundang-undangan yang disusun berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten mimika tahun anggaran 2023," kata John mengawali sambutannya.

Dijelaskan sebelumnya, Pemkab Mimika telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Propinsi Papua pada April 2024.

"Dan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diserahkan pada tanggal 05 juni tahun 2024, dimana Kabupaten Mimika mendapatkan hasil audit dengan opini WTP yang ketujuh kalinya berturut-turut sejak tahun 2015," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, pada rapat paripurna II, masa sidang II DPRD Kabupaten Mimika tentang Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mimika terhadap ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (PP-APBD) 2023 beberapa fraksi memberikan apresiasi atas capaian tersebut namun memberikan beberapa catatan.

Baca juga: Pemkab Mimika Rencana Teken MoU dengan Freeport soal Listrik untuk Air Bersih 

Seperti dalam pandangan fraksi Demokrat yang dibacakan oleh ketua Fraksi, Ancelina Beanal.

Ancelina Beanal mengatakan, WTP sebanyak 7 kali berturut-turut tidak menjadi indikator kepuasan terhadap masyarakat kabupaten Mimika ketika tingkat kemiskinan yang cukup banyak, pengangguran yang belum terlendali, pembangunan infrastruktur masih jauh dari harapan warga.

"Adanya hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif belum maksimal mengingat dalam mengontrol APBD dan pembangunan serta kesejahteraan rakyat tidak efektif dan produktif," katanya.

Selain itu, pembiayaan non fisik berupa administrasi dan lain-lain menghabiskan sekitar 30 persen dari APBD.

Baca juga: Begini LKPJ Pemkab Mimika Tahun Anggaran 2023 

"Pekerjaan proyek-proyek dilakukan pada injury time yaitu penghujung tahun sehingga kualitas tidak jelas dan pengawasan tidak maksimal," ujarnya.

Sementara itu, Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Anton Pali mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada pemerintah karena telah berhasil meraih predikat WTP.