Optimalisasi Dana Otsus, John Wempi Wetipo: Untuk Kesejahteraan Orang Asli Papua

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA – Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo (JWW) menegaskan, dana Otonomi Khusus (Otsus) seharusnya dirasakan oleh seluruh orang asli Papua.

Namun, kenyataannya hanya sebagian kecil orang asli Papua yang menikmati manfaat tersebut, sementara sebagian besar hanya mendengar tetapi tidak merasakannya.

Baca juga: Realisasi Keuangan Kota Jayapura Baru Mencapai 39 Persen, OPD Pengguna Dana Otsus Segera Kerja Cepat

“Nasib masyarakat kita, orang asli Papua, tidak mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah daerah. Pada kenyataan yang terjadi saat ini, masyarakat kita masih menanam singkong dan untuk mendapatkan hasilnya butuh waktu lama karena harus menunggu untuk tumbuh,” ujar John Wempi Wetipo saat menggelar pertemuan dengan ketua Gereja Kristen Injili Indonesia dan jajarannya selama kunjungan tiga hari di Timika, Papua Tengah.

Kurangnya Tokoh Penghubung

Wempi menyoroti bahwa kondisi ini terjadi akibat Papua sedang kehilangan tokoh yang bisa menjembatani antara orang asli Papua dengan pemerintah pusat.

“Kita sekarang kehilangan tokoh yang bisa menjembatani kita, orang Papua, apalagi sekarang ini Papua sudah menjadi beberapa provinsi,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri tersebut.

Baca juga: Penambahan Kursi Dewan, Dana Otsus di Sekertariat DPRD Kabupaten Jayapura Naik Rp 3 miliar

Evaluasi Dana Otsus

Lebih lanjut, Wempi mengatakan bahwa dirinya ke Papua untuk membantu pekerjaan Menteri Dalam Negeri guna melihat berbagai persoalan yang ada di Papua.

“Kalau kita evaluasi, dana Otsus saat ini tidak tepat karena saat ini belum ada kantor gubernur dan fasilitas lainnya sebab saat ini anggarannya pun baru diusulkan,” kata Wempi yang kerap dipanggil JWW itu.

Ia juga memaparkan bahwa saat ini orang asli Papua mendapatkan banyak kekhususan untuk menjadi ASN, di mana orang asli Papua bisa melamar ASN sampai usia 50 tahun.

“Hari ini, orang Papua bisa jadi PNS PP 106 PP 107 tahun 2021 tentang kewenangan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua bahwa orang Papua bisa jadi PNS sampai dengan usia 50 tahun,” ungkapnya.

Baca juga: Pakai Dana Otsus, PUPR Kabupaten Jayapura Kerjakan Jalan Depapre-Dormena Tahun Ini

Keistimewaan untuk Orang Asli Papua

Wempi menegaskan bahwa ini adalah bukti orang asli Papua diberikan keistimewaan.

“Artinya, kita orang asli Papua diberikan kewenangan khusus berkaitan dengan pengangkatan CPNS terkait batas usia,” terangnya.

Sorotan Terhadap APBD Mimika

Wempi juga menyinggung tentang APBD Mimika yang cukup besar, tetapi pembangunan di Mimika terkesan lamban.

“Kalau kita lihat APBD Mimika tahun ini 7.5 triliun itu merupakan nilai yang cukup besar, tetapi daerahnya belum maju dan angka kemiskinannya masih tinggi. Seyogyanya anggaran yang ada harus benar-benar digunakan sesuai dan tepat sasaran sehingga kehidupan masyarakat menjadi sejahtera,” tandasnya.