Stunting Belum Optimal, Siliwanus Sumule: Bukan Berarti Kita Tinggal Diam

Laporan Wartawan Tribun Papua- Kristina Rejang 

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA- Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule mengatakan hingga kini kasus stunting di provinsi setempat belum optimal, lantaran belum mencapai target. 

"Di tahun 2024, kita masih diangka 30-an, jadi ini menjadi keprihatinan bagi kami sebagai salah satu OPD yang bertanggungjawab dalam upaya mempercepat penurunan stunting," katanya ketika ditemui di Timika, Mimika, Rabu (14/8/2024).

Namun kata Siliwanus, pihaknya terus mendorong kabupaten-kabupaten untuk mempercepat upaya-upaya penurunan stunting. 

"Tetapi bukan berarti kita tinggal diam, kami terus melakukan dan mendorong kabupaten-kabupaten untuk mempercepat upaya-upaya percepatan penurunan stunting," ungkapnya.

Baca juga: Jokowi Bilang Angka Stunting 2024 Turun Dibandingkan 10 Tahun Silam

Ketika berbicara mengenai percepatan penurunan stunting kata Siliwanus, tidak boleh hanya dibebankan ke dinas kesehatan saja, karena ada program yang sensitif dan spesifik.

"Dinas kesehatan dalam hal ini hanya bertanggungjawab di bidang kesehatan hanya 30 persen dalam upaya penurunan stunting," ujarnya. 

Namun, ksta dia lebih banyak dilakukan oleh OPD non bidang kesehatan 70 persen.

"Tahun ini cukup banyak kegiatan yang kita lakukan, contohnya seperti Bantuan Langsung tunai atau BLT kepada terutama anak-anak kita yang berat badannya tetap, turun, dan atau dia mengalami gizi buruk," paparnya. 

Persoalannya saat ini kata dia pihaknya hanya bisa memberikan kalau pihak puskesmas menginput data nya kedalam yang namanya Sistem Elektronik Pencatatan Dan pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGGBM).

"Fakta yang terjadi di lapangan yang sangat proaktif itu adalah teman-teman dari Mimika dan Nabire," terangnya. 

Sehingga, ia berharap agar kabupaten-kabupaten yang lain di Provinsi Papua Tengah bisa menginput data tersebut. 

"Kalau ada bayi yang berat badannya tidak naik atau tetap itu dia dapat 850 ribu perbulan, tetapi kalau ada bayi yang kelihatannya mengalami gizi buruk itu dia akan dapat 1 juta berbulan," ungkapnya. 

Intervensinya penanganan dilakukan selama tiga bulan, sehingga kata Siliwanus diharapkan dengan tiga bulan intervensi  berat badan anak sudah kembali normal.

Baca juga: Pemkab Nabire Sudah Lakukan 3 Aksi dalam Penanganan Stunting

Berikutnya para kader juga mendapatkan uang transport Rp 250 ribu perbulan  yang dia hanya boleh mendampingi 4 anak.