Inilah Penjelasan BP Berau Terkait Program North Shore Housing: Percepat Pembangunan 456 Rumah

TRIBUN-PAPUA.COM, JAKARTA – Manajemen BP Berau memberikan penjelasan terkait program North Shore Housing yang dilaksanakan di wilayah operasi di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. 

Hal itu dikatakan VP of Communications and External Affairs BP Indonesia, Desy Unidjaja. Menurutnya, sebagai perusahaan pihaknya juga terbuka dan selalu mengikuti perkembangan informasi dan bisnis agar tetap update terhadap perkembangan. 

Baca juga: SKK Migas Gandeng Organiasi Pers Gelar Aksi Donor Darah: Peringati 22 Tahun Kelola Hulu-Migas

Termasuk mengenai pelaksanaan program North Shore Housing (HSH) yang dilaksanakan di wilayah proyek yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. 

“Kami justru ingin mempercepat penyelesaian program ini demi memenuhi kebutuhan sebagian perumahan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni," terang Desy Unidjajja dalam rilis yang diterima Tribun-Papua.com, Jumat (16/8/2024) sore. 

Lebih lanjut dia menjelaskan, sebagai operator Tangguh LNG dan didukung penuh oleh SKK Migas, BP Berau Ltd berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian pembangunan 456 unit rumah di tiga distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu Weriagar, Tomu dan Taroi. 

Sayangnya, perjanjian kerja sama yang dilakukan antara BP Berau Ltd dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sejak tahun 2016 tidak memberikan hasil yang memuaskan. 

BP Berau Ltd, telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat penyelesaian pembangunan rumah demi memenuhi harapan masyarakat di ketiga distrik tersebut.

Baca juga: SKK Migas Gandeng Organiasi Pers Gelar Aksi Donor Darah: Peringati 22 Tahun Kelola Hulu-Migas

Namun penyelesaian pembangunan rumah berjalan lambat dan tidak sesuai dengan tenggat waktu yang tercantum dalam perjanjian kerja sama (PKS). 

Karena itu, pada bulan April 2024, BP Berau Ltd memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.

“Kami telah melakukan diskusi dan sosialisasi dengan masyarakat. Berdasarkan permintaan dari masyarakat, kami lantas berkomitmen untuk melanjutkan program ini secara independen guna memastikan program perumahan ini dapat selesai dengan cepat dan memenuhi kebutuhan masyarakat di ketiga distrik tersebut,” tegas Desy.

Baca juga: IPA Convex 2024 Tekankan Ketahanan Energi Jadi Fokus Utama Industri Hulu Migas

Inilah isi perjanjian kerja sama dengan Pemkab Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat dalam PKS yang ditandatangani pada 21 Desember 2016. 

Dalam perjanjian itu, BP Berau Ltd memberikan dukungan pendanaan, sementara Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni bertanggung jawab memilih kontraktor untuk melaksanakan pembangunan. 

Hingga akhir 2021, sebanyak 97 unit rumah telah berhasil diselesaikan dan diserahterimakan kepada masyarakat. 

Baca juga: Pemkab Jayawijaya Gelar Audensi dengan BPH Migas, Sumule Tumbo: Siapkan Lahan Bangun APMS

· Pada awal 2022, BP Berau Ltd menyerahkan dana panjar sebesar Rp 24 miliar kepada Pemda untuk penyelesaian 90 rumah yang ditargetkan selesai pada akhir 2022 sesuai dengan PKS amandemen No. 5. Namun, hingga akhir 2022, tidak ada satu pun dari 90 rumah tersebut yang selesai 100 persen dan diserahkan kepada masyarakat.

· Dengan itikad baik, pada akhir 2022, BP Berau Ltd kembali melakukan rapat koordinasi dengan Pemda dan menyepakati untuk menurunkan target menjadi 60 unit rumah yang harus diselesaikan pada 2023. Sayangnya, hingga April 2024, belum ada rumah yang diserahterimakan kepada masyarakat.

Baca juga: Filep Wamafma Minta DAU Nasional dan DBH Migas Dinaikkan Persentasenya: Khusus untuk Pendidikan

· Hingga saat ini, masih terdapat 326 rumah yang belum dibangun.

“Kami amat menghargai hak-hak masyarakat di sekitar wilayah operasi kami, terutama masyarakat asli,” tukasnya. 

Program NSH melambangkan penghargaan kami terhadap masyarakat dan kami bertekad untuk dapat menyelesaikan program ini dengan aman, efisien dan sesuai denga perencanaan tenggat waktu yang telah kami tentukan. (**)