Prabowo Kunjungi Papua Nugini Jelang Sidang Revisi RUU Pilkada oleh DPR Senayan

Rakyat menilai keputusan Badan Legislasi DPR untuk menolak putusan MK merupakan bentuk nyata pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi dan kedaulatan rakyat. 

Demokrasi Indonesia kembali berada di ambang krisis serius saat Baleg DPR dengan berani menentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Baca juga: Sikap DPR dan Pemerintah Menginjak-injak Kedaulatan Rakyat Demi Kepentingan Jokowi

Alih-alih menjalankan peran konstitusionalnya untuk menjaga supremasi hukum, DPR justru melangkah lebih jauh dengan menolak putusan yang seharusnya menjadi dasar hukum tertinggi.

Padahal, putusan MK bersifat mengikat dan non-binding.

Pemerintah dan DPR dianggap melakukan pembangkakan terhadap konstitusi, hingga merampok hak rakyat atas demokrasi.

"Karena itu, kita ke Gedung DPR untuk menyetop DPR melakukan langkah-langkah binal, langkah-langkah brutalnya. Atau (DPR) dibubarkan oleh rakyat!” ujar Jubir Maklumat Juanda, Alif Ilman saat orasi di depan Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024). (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2024/08/21/20435721/prabowo-temui-pm-papua-nugini-ini-yang-dibahas