Soal Pembakaran Alat Berat di Kampung Wakia Mimika, Ternyata Dipicu Tiga Masalah Utama

Laporan Wartwan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai

TRIBUN.PAPUA.COM, JAYAPURA- Terkait video viral soal  pembakaran alat berat dan rumah warga di Kampung Wakia, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika,Papua Tengah, oleh masyarakat Dogiyai dan Deiyai, ternyata ada 3 masalah utama.

“Jadi kami bentuk Tim Peduli Alam dan Manusia Kapira dan melakukan pembakaran terhadap alat berat milik perusahaan Ilegal PT Somlayon Industri, karena memiliki tiga masalah utama, Yang pertama soal pemalangan bandar udara. Yang kedua, tapal batas antara suku, dan yang ketiga bahwa perusahaan Ilegal yang masuk, “ kata Ketua Tim Peduli Alam dan Manusia Kapiraya, Musa Boma kepada Tribun-Papua.com, Jumat (6/9/2024).

Baca juga: Penjelasan Kepala Kampung Wakia Terkait Aksi Warga Dogiyai dan Deiyai Soal Tapal Batas

Melihat  tiga permasalahan pokok di atas, masyarakat Kamoro lantas menutup bandara.

Namun, kata Boma, pihaknya telah membuka dan meminta pemerintah turun untuk melakukan mediasi.

“Kami melihat bandar udara sudah ditutup oleh Suku Kamoro, Kei kerja sama dengan kepala Suku Waki. Ini  merupakan gangguan pelayanan pemerintah yang dilakukan kepala Suku Wakia dan kepala Kampuang Wakia. Palang bandara kami sudah buka sehingga, Pj Gubernur Papua Tengah, Ibu Ribka haluk, Bupati Dogiyai dan Bupati  Deiyai dan Bupati Mimika, turun dan selesaikan masalah ini,”ucapnya. 

Baca juga: Ada 7 Unit Eksavator Tambang Emas di Kampung Wakia Mimika, Frederikus: Itu Milik Pengusaha

Pihaknya telah menutup perusahan ilegal yang telah beroperasi di Kaapira, namun secara pemerintah hingga saat ini belum selesai.

“Perusahaan Ilegal yang telah beroperasi secara Ilegal di Kapiraya kami sudah tutup, tapi secara pemerintah belum. Untuk itu kami minta [emerintah segera datang dan selesaikan masalah ini,"ucapnya. 

Salah satu Wangga kapiraya Agus Bouya menambahkan, kehadiran suku Kei di ehidupan masyarakat Suku Mee dan Kamoro membuat semuanya hancur. 

Sebab itu, ia meminta Pemprov Papua Tengah dan pemkab agar turun tangan.

"Kalau tidak diindahkan maka Pilkada di Kapiraya akan ditunda. Jadi pemerintah turun segera untuk mediasi. Kalau tidak kami akan tunda Pilkada 2024,"tandasnya. (*)