Pilkada Papua Selatan 2024
MRPS Dituding Kong Kalikong dengan Salah Satu Calon Gubernur Papua Selatan, Begini Respons Damianus
Damianus menegaskan, verifikasi yang dilakukan sangat ketat, salah satu diantaranya empat pasang bakal calon wajib menjelaskan asal usul turunan marga
Penulis: Yakob Arfin Tyas Sasongko | Editor: Paul Manahara Tambunan
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Bwariat
TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) dituding telah ditunggangi para pemangku kepentingan politik pada Pilkada Gubernur Papua Selatan 2024.
Merespons tudingan ini, Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan, Damianus Katayu menyatakan hoaks.
"Itu tidak benar, MRP tidak punya kepentingan, kami melaksanakan Undang-undang Otsus sesuai pasal 20 ayat 1 yaitu MRP memberi pertimbangan serta persetujuan, itu sangat jelas dan kami harus lakukan itu," ucap Damianus kepada wartawan di Kantor KPU Papua Selatan, Selasa (17/9/2024).
Berkaitan dengan persoalan yang kini sedang diperdebatkan oleh Aliansi suara masyarakat asli Papua bersatu (Indigenous people), Damianus menjelaskan, MRP tidak punya kapasitas dalam menerjemahkan atau menganalisa hukum, sebab MRP dibentuk berdasarkan UU Otsus.
Baca juga: Koalisi Masyarakat Peduli OAP: Calon Gubernur Papua Barat Daya AFU-Petrus Tau Diri Bukan Asli Papua
"Setelah KPU menyerahkan kewenangan ke MRP, kami langsung melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terkait Empat bakal calon yang telah resmi mendaftar di KPU."
"Verifikasi administrasi dilakukan 2 hari, dan faktual dilakukan kurang lebih 9 hari, hasilnya juga telah digodok bersama Pansus Pilkada," tuturnya.
Damianus menegaskan, verifikasi yang dilakukan sangat ketat, salah satu diantaranya empat pasang bakal calon wajib menjelaskan asal usul turunan keaslian marga, batas wilayah menggunakan bahasa daerah asal masing-masing calon.
"Puji tuhan para bakal calon dapat mempresentasikan itu dengan baik menggunakan bahasa daerah, artinya dari sisi antropologi itu cukup kuat," jelasnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.