1.006 Balita di Kabupaten Jayapura Mengalami Stunting

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Hasil pengukuran bayi dan balita pada Juni 2024, ada 1006 anak mengalami stunting di Kabupaten Jayapura, Papua.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Delila Mehue disela-sela kegiatan pengukuran dan publikasi stunting aksi ke-7 dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jayapura tahun 2024, di Sentani, Diatrik Sentani, Rabu (18/9/2024).

Delila menyebutkan angka stunting mengalami kenaikan hingga 13,3 persen dari angka 11,7 persen.

Dikatakan, faktor kenaikan angka stunting, yakni penginputan data yang belum mencapai 100 persen, dan angka bayi yang belum lahir.

Baca juga: Tangani Stunting, Pemkab Nabire Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas Para Kader Posyandu

"Kenapa kasusnya meningkat, pertama stunting tidak bisa diobati, jadi kita cegah terjadinya kasus baru, ada juga data yang belum dikeluarkan dari data itu sehingga membuat data kita makin naik. Koreksi data terakhir sebanyak 1.006 bayi dan balita dari 19 distrik," katanya.

Lebih lanjut, pengukuran pada bulan Juni hingga Agustus dalam penginputannya masih 50 persen karena terkendala jaringan. Petugas puskesmas harus mengirim data secara manual ke Dinas Kesehatan.

"Data yang diinput belum sampai 50 persen, banyak kendala karena jaringan, kami dinkes membuat, mereka bisa mengirimkan data secara offline, dan penginputan," ujarnya.

Delila mengemukakan, dalam rangka penurunan stunting, pihaknya sudah berupaya melakukan pencegahan dengan melakukan pemberian tambah darah kepada remaja putri, makanan tambahan, dan lainnya.

Dalam laporan Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Semuel Siriwa kepada Pj Gubernur Papua beberapa waktu lalu, stunting di Kabupaten Jayapura mendapat sokongan APBD sekitar Rp 21 miliar, dengan 25 lokus kampung.

Baca juga: Stunting Belum Optimal, Siliwanus Sumule: Bukan Berarti Kita Tinggal Diam

Sementara itu, Besse Kutty, Narasumber Stunting Kabupaten Jayapura di tempat yang sama mengatakan, di aksi ke tujuh, semua balita harus ditimbang dengan melihat data dari aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) pada bulan Agustus tahun 2022, 2023, 2024, untuk melihat kemungkinan kasusnya menurun atau meningkat.

Setelah mengetahui hasil data tersebut, semua puskesmas yang terlibat membuat analisis kasus mengenai faktor determinan yang mempengaruhi kejadian stunting.

"Jadi akan dilakukan publikasi semua distrik dan kampung untuk mencari solusi apa yang akan dilakukan pemerintah distrik atau kampung terkait dengan intervensi, dari factor determinan yang mempengaruhi. Apakah jamban sehat, atau kekurangan gizi atau lainnya," ujarnya. (*)