BEREDAR Daftar 46 Kementerian Kabinet Prabowo dan 13 Komisi di DPR: Lihat Selengkapnya

TRIBUN-PAPUA.COM - Beredar foto menampilkan susunan nomenklatur kementerian/lembaga hingga jumlah 13 komisi di DPR. 

Peristiwa ini menjelang rencana pengumuman alat kelengkapan DPR.

Terkait kabar itu, pimpinan DPR menyatakan belum mengetahui surat yang berisi gambaran nomenklatur mitra alat kelengkapan DPR tersebut.

Pasalnya, tahap finalisasi pembahasan alat kelengkapan DPR atau AKD, seperti komisi dan badan, disebut bakal tuntas hari ini, Jumat (11/10/2024).

Sebelumnya, pimpinan DPR beserta pimpinan fraksi partai politik memfinalisasi jumlah AKD, termasuk komisi di DPR.

Hanya, kemarin, pimpinan DPR masih merahasiakan jumlahnya.

Baca juga: Dilantiknya Anak Buah Prabowo Jadi Wakil Menteri Menunjukkan Tata Pemerintahan Buruk

 Menjelang finalisasi penyusunan AKD hari ini, beredar foto di sejumlah grup percakapan daring yang menampilkan jumlah 13 komisi di DPR lengkap dengan kementerian, lembaga, dan badan yang akan menjadi mitranya kelak.

Namun, saat dikonfirmasi terkait daftar itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku tak tahu-menahu.

 ”Wah ga tau ini,” jawabnya singkat.

Sebelumnya, Dasco menyampaikan bahwa terkait AKD dan komisi di DPR akan diumumkan pada 14 Oktober mendatang.

”Terkait AKD tanggal 14 Oktober akan kami umumkan. Sekarang lagi tahap finalisasi, mudah-mudahan besok sudah selesai,” kata Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Salah satu agenda finalisasi AKD adalah menentukan formasi pimpinan komisi.

Nama-nama pimpinan alat kelengkapan bakal di usulkan oleh delapan fraksi yang ada di DPR.

Di DPR periode 2019-2024, AKD di antaranya terdiri atas Badan Musyawarah, Komisi dan Subkomisi, Badan Legislasi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, Badan Anggaran, dan Mahkamah Kehormatan DPR. Khusus komisi, berjumlah 11 komisi.

Namun, menyusul rencana penambahan kementerian di kabinet Prabowo, jumlah komisi di DPR 2024-2029 ikut bertambah.

 Jumlah 11 komisi dinilai sudah tidak efektif untuk mengawasi penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo.