Tak Hanya Kelola Potensi Alam, Pemkab Sarmi Juga Dorong Penguatan Masyarakat Hukum Adat

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Anderson Esris

TRIBUN-PAPUA.COM, SARMI- Penjabat (Pj) Bupati Sarmi, Iman Juniawal mengungkapkan,
Pemkab Sarmi tengah berupaya mendorong penguatan masyarakat hukum adat dengan diterbitkannya peraturan daerah tentang pengakuan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.

"Jadi pada tanggal 17 Oktober 2024 kemarin kami telah mengajukan rancangan peraturan daerah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua untuk dilanjutkan harmonisasi. Kita berharap harmonisasi bisa segera selesai sehingga rancangan Perda bisa segera diterbitkan menjadi Perda dalam melanjutkan tugas pemerintahan saat ini,"katanya, baru-baru ini. 

Baca juga: Besut SDM Anak Papua yang Unggul, Pemerintah dan TNI-Polri Canangkan Gerakan Makan Ikan di Sarmi

Ia kembali berharap kepada kepala daerah yang terpilih nanti agar melanjutkan penerbitan Perda tersebut sebagai peraturan pelaksanaan dari perda tersebut sehingga ditetapkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sarmi.

"Hhal ini menjadi salah satu agenda penting yang didorong oleh pemerintah Kabupaten Sarmi dengan tujuan agar memberikan penghargaan, penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat hukum adat sarmi sebagai pemilik tanah ini,"harap Iman lagi. 

Baca juga: Unicef dan Bunda Paud Kabupaten Sarmi Ingatkan Ini Untuk Orangtua: Jangan Lupa Makan Ikan 

Iman optimistis Kabupaten Sarmi ke depannya bakal menjadi kabupaten besar dan maju, sehingga masyarakat adatnya harus diperkuat dan diberdayakan dengan perda tersebut.

"Jadi Perda itu menjadi modal sehingga kami berharap masyarakat adat Sarmi mampu berdikari atau mandiri dan mampu bersaing di era globalisasi saat ini,"tandasnya. (*)