Pj Wali Kota Jayapura Diduga 'Bermain' di Pilkada Papua, Komarudin Watubun: Mendagri Tindak Tegas!

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Viralnya rekaman suara diduga pengerahan kekuatan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Jayapura Christian Sohilait kepada salah satu calon gubernur Papua, menjadi perbincangan hangat di Jakarta.

Bahkan, pengerahan guna memenangkan junjungannya di Pilkada 2024 itu dibahas serius oleh DPR RI.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun bereaksi keras atas rekaman suara berdurasi 9 menit 36 detik yang membuat publik Papua tercengang.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komarudin bahkan memutar cuplikan rekaman yang diduga suara Pj tersebut.

"Saya kira proses keuangan keluar dulu, sehingga waktu kegiatan pemilukada, kita ada uang di tangan," demikian suara diduga sebagai Pj Wali Kota Jayapura yang diputar Komarudin, Kamis (31/10/2024).

Hanya, rekaman tersebut tidak diputar seutuhnya dalam rapat di Ruang Rapat Komisi II DPR RI dengan alasan keterbatasan waktu. 

Baca juga: VIRAL Rekaman Dugaan Pengerahan Kekuatan oleh Pj Wali Kota Jayapura kepada Satu Calon Gubernur Papua

"Ini Pj Wali Kota Jayapura dari ASN, supaya kita punya komitmen aturan ditegakkan ya, ditegakkan benar. Jangan sampai di ruangan ini kita bicara yang bagus tapi di bawah rusak," ujar Komarudin.

Politikus PDI-P itu menjelaskan bahwa pada Jumat siang lalu, Pj Wali Kota Jayapura memanggil para lurah dan camat untuk mengatur pencairan dana yang diduga diarahkan demi memenangkan calon tertentu.

"Saya khawatir jangan sampai hal ini, ini hanya satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di daerah," ucap Komarudin.

Dia kemudian menyoroti pelaksanaan pemungutan Pilkada serentak 2024 yang semakin dekat.

Pilkada serentak ini akan menjadi momentum penting dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Komarudin pun meminta Mendagri Tito Karnavian untuk mengambil tindakan tegas terhadap Pj yang diduga terlibat dalam kepentingan politik ini.

Tindakan tegas diperlukan agar permasalahan itu tidak merusak sistem demokrasi di Indonesia.

“Saya minta tindakan tegas dari pak Mendagri terhadap Pj ini. Saya sangat berharap Pak Tito, untuk urusan ini ditertibkan,” kata Komarudin.

 "Kalau Pj kepala daerah mau jadi tim sukses, silakan cari uang, keluar jadi pengusaha. Jangan menggunakan Pj dan dana negara untuk menyukseskan orang tertentu," ujar mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua.