Transmigrasi di Papua
Ini Tanggapan Tokoh Muda Papua, Ali Kabiay Soal Program Transmigrasi di Papua
Transmigrasi lokal yang nantinya dilaksanakan, kiranya dapat sejalan dengan amanat undang-undang Otsus di Papua
Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: M Choiruman
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Program transmigrasi yang direncanakan oleh pemerintah pusat ke Tanah Papua menunai pro dan kontra. Bahkan sejumlah elemen mahasiswa di Kota Jayapura menggelar unjuk rasa menolak program tersebut.
Baca juga: BREAKING NEWS: BEM Se-Jayapura Gelar Aksi Demo Tolak Transmigrasi di Tanah Papua
Ketua Pemuda Wilayah Adat Saireri Kabupaten Nabire yang juga Sekjen DPP Barisan Merah Putih RI, Ali Kabiay mengatakan, semua program pemerintah pusat merupakan hal yang positif.
"Karena itu akan dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput," kata Ali kepada Tribun-Papua.com di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Selasa, (5/11/2024).
Kemudian soal program transmigrasi, Ali Kabiay mengatakan, hal itu akan dilakukan secara lokal.
Karena, sesuai yang disampaikan Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, bahwa, arahan Presiden Prabowo Subianto, program ini merupakan transmigrasi lokal.
"Artinya, program ini tidak ada perpindahan dari luar Papua ke Bumi Cenderawasih," katanya.
Kemudian soal revitalisasi wilayah transmigrasi lokal, ini bertujuan untuk pemberdayaan.
Baca juga: Presiden Prabowo Kembali Hidupkan Program Transmigrasi, Ternyata Ini Tujuan dan Dampak Positifnya
Namun Ali berharap, transmigrasi lokal yang nantinya dilaksanakan, kiranya dapat sejalan dengan amanat undang-undang Otsus di Papua, sehingga Orang Asli Papua (OAP) dapat terakomodir dalam program ini.
"Supaya mereka dapat bekerja, berkebun dan lain sebagainya, sehingga perputaran uang pun dapat berjalan baik. Jadi bagi kami, apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah pusat, akan kami tetap didukung, sehingga transmigrasi lokal pun dapat terus diberdayakan," pungkasnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.