Pj Wali Kota 'Cawe-cawe' di Pilkada Papua, Gubernur: Institusi Kena Getah Padahal Dia yang Berbuat

TRIBUN-PAPUA,COM, JAYAPURA - Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Papua wajib menjaga netralitas di tengah tahapan Pilkada 2024 yang tengah berlangsung.

Peringatan ini kembali dilontarkan Pj Gubernur Papua Ramses Limbong kepada Tribun Papua di Jayapura, Senin (4/11/2024). 

Ia memerintahkan seluruh ASN baik di provinsi dan kabupaten/kota untuk tidak coba-coba bermain politik praktis.

Ramses Limbong berujar, setiap ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun.

Kemudian, tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu atau 'cawe-cawe'.

"Saya ulangi, seluruh ASN harus netral dalam Pilkada, sudah diingatkan secara tertulis  dan saya sudah buat surat edaran tentang netralitas ASN itu dengan sangat rinci," ujar Ramses.

Baca juga: Pj Wali Kota Jayapura Diduga Bermain Sulap di Pilgub Papua, Pj Gubernur: Tunggu Putusan Bawaslu

Peringatan yangsama juga berlaku bagi seluruh penjabat kepala daerah beserta pimpinan OPD dan jajarannya di Provinsi Papua.

Ramses menegaskan agar ASN tidak terlibat sebagai tim sukses maupun memihak kepada salah satu paslon.

"Saya minta kepada seluruh ASN untuk tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata," jelasnya.

"Banyak kerugian yang akan didapat, selain diri sendiri bisa dipidana, institusi juga kena getahnya. Padahal hanya dia yang berbuat salah (tetapi) seluruh pemprov bisa kena imbas," pungkasnya.

Ramses memerintahkan setiap pejabat di ligkungan Pemprov Papua agar hati-hati bersikap atau bertindak.

Diduga kerahkan dukungan ke satu calon gubernur 

Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait mendadak jadi sorotan publik.

Lewat sebuah rekaman perbincangan yang viral, Christian diduga mengerahkan kekuatan di tingkat distrik hingga kampung untuk memenangkan satu di antara dua pasangan calon Gubernur Papua di Pilkada 2024.

Sohilait juga diduga membagikan berbagai cara untuk merebut suara di TPS lewat perangkat distrik, kelurahan hingga kampung.

Sementara, peristiwa ini sudah dibahas oleh Komisi II DPR RI.

Untuk kasus ini, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera menindak tegas Pj Wali Kota Jayapura.

Sebelumnya, beredar isu bahwa Christian Sohilait mendukung salah satu pasangan calon gubernur Papua.

Jurnalis Tribun-Papua.com telah berupaya menghubungi dan meninggalkan pesan kepada Pj Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait, Kamis (31/10/2024), namun tidak ada respons.

Mendagri diminta tindak tegas Pj Wali Kota Jayapura

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun bereaksi keras atas rekaman suara berdurasi 9 menit 36 detik yang membuat publik Papua tercengang.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komarudin bahkan memutar cuplikan rekaman yang diduga suara Pj tersebut.

"Saya kira proses keuangan keluar dulu, sehingga waktu kegiatan pemilukada, kita ada uang di tangan," demikian suara diduga sebagai Pj Wali Kota Jayapura yang diputar Komarudin, Kamis (31/10/2024).

Hanya, rekaman tersebut tidak diputar seutuhnya dalam rapat di Ruang Rapat Komisi II DPR RI dengan alasan keterbatasan waktu. 

"Ini Pj Wali Kota Jayapura dari ASN, supaya kita punya komitmen aturan ditegakkan ya, ditegakkan benar. Jangan sampai di ruangan ini kita bicara yang bagus tapi di bawah rusak," ujar Komarudin.

Politikus PDI-P itu menjelaskan bahwa pada Jumat siang lalu, Pj Wali Kota Jayapura memanggil para lurah dan camat untuk mengatur pencairan dana yang diduga diarahkan demi memenangkan calon tertentu.

Baca juga: VIRAL Rekaman Dugaan Pengerahan Kekuatan oleh Pj Wali Kota Jayapura kepada Satu Calon Gubernur Papua

Komarudin pun meminta Mendagri Tito Karnavian untuk mengambil tindakan tegas terhadap Pj yang diduga terlibat dalam kepentingan politik ini.

Tindakan tegas diperlukan agar permasalahan itu tidak merusak sistem demokrasi di Indonesia.

“Saya minta tindakan tegas dari pak Mendagri terhadap Pj ini. Saya sangat berharap Pak Tito, untuk urusan ini ditertibkan,” kata Komarudin.

Komarudin berharap agar Presiden Prabowo Subianto turut memberikan perhatian pada persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dalam Pilkada.

Ia juga menekankan pentingnya anggota DPR, khususnya Komisi II, untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pilkada 2024. 

"Mati hidupnya demokrasi ada di ruangan ini. Di sini ada Mendagri, ada KPU, ada Bawaslu. Pemilihan umum akan bertolak dari sini," ucap Komarudin. (tim redaksi)