ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Papua Terkini

Program Transmigrasi Prabowo Ditolak, Mahasiswa Papua di Kalimantan Gelar Aksi

Program transmigrasi yang akan dilaksanakan pemerintah itu dimaksud untuk menggarap lahan food estate di Papua. 

Tribun-Papua.com/Istimewa
DEMO - Mahasiswa Papua di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhimpun dalam BKMP se-Kalimantan, membentangkan spanduk menolak program transmigrasi di tanah kelahiran mereka, Rabu (7/11/2024) malam. (DOK. BKMP SE-KALIMANTAN) 

Yosua menambahkan bahwa pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate seluas dua juta hektar di Merauke, Papua Selatan, menimbulkan ketakutan bagi masyarakat adat.

“Selain khawatir akan ancaman perampasan ruang hidup, kini mereka merasa seperti terkena 'teror' atas kehadiran pasukan TNI di sana,” ujarnya.

Sebagai warga asli Papua, Yosua menegaskan penolakannya terhadap rencana tersebut karena program transmigrasi ini dianggap masuk tanpa izin dari masyarakat adat.

Ia mengingatkan bahwa adat istiadat di Papua harus dihormati sebelum orang luar masuk ke tanah tersebut.

Baca juga: Terima Aspirasi BEM se-Jayapura Tolak Transmigrasi, Ini yang Bakal Dilakukan DPR Papua

PROTES - Masyarakat adat suku Awyu dan suku Moi, serta sejumlah aktivis menggelar aksi damai di depan Mahmakah Agung, Jakarta, pada Senin (27/5/2024), berharap Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum yang melindungi hutan adat mereka.(KOMPAS.com/FAQIHAH MUHARRORROH ITSNAINI)
PROTES - Masyarakat adat suku Awyu dan suku Moi, serta sejumlah aktivis menggelar aksi damai di depan Mahmakah Agung, Jakarta, pada Senin (27/5/2024), berharap Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum yang melindungi hutan adat mereka.(KOMPAS.com/FAQIHAH MUHARRORROH ITSNAINI) (Tribun-Papua.com/Kompas.com)

Belajar dari pengalaman MIFEE di Merauke dan Kalimantan Tengah, Yosua melihat bahwa resolusi proyek food estate dengan penggunaan lahan dan alih fungsi hutan skala luas—berbasis korporasi, modal besar, teknologi, mekanisasi, dan manajemen organisasi modern—justru menimbulkan rangkaian permasalahan, antara lain:

  • Perampasan lahan
  • Akuisisi lahan dan konsentrasi penguasaan lahan pada segelintir pemilik modal
  • Eksploitasi buruh
  • Dekadeforestation
  • Kekeringan B
  • encana ekologi yang berulang dan meluas

“Semua ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan semua pihak yang terlibat,” tutup Yosua. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved