ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Transmigrasi di Papua

Ini 10 Lokasi Transmigrasi di Papua, Penduduk Lokal Dilibatkan hingga Perintah Prabowo

Pemerintah tak akan melakukan perpindahan penduduk dari Pulau Jawa dan wilayah padat pemukiman lainnya ke Papua.

satutujuan.com
ILUSTRASI transmigrasi 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemerintah tengah menyiapkan 10 lokasi di Papua yang akan dijadikan sebagai kawasan transmigrasi. 

Sebanyak 4 di antaranya bakal diutamakan untuk dilakukan revitalisasi terlebih dahulu.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman mengatakan, kawasan tersebut nantinya akan dilakukan revitalisasi.

Tujuannya, agar bisa menampung dan membina para transmigran.

Dalam program ini, kata Iftitah, pemerintah tak akan melakukan perpindahan penduduk dari Pulau Jawa dan wilayah padat pemukiman lainnya ke Papua.

Untuk ini, Iftitah mengimbau pihak-pihak yang mencoba memanaskan situasi, dengan mengatakan akan ada eksodus besar-besaran dari luar Papua ke Papua.

Baca juga: Program Transmigrasi Prabowo Ditolak, Mahasiswa Papua di Kalimantan Gelar Aksi

"Itu tidak benar. Jadi tidak ada penduduk dari luar Papua datang ke Papua melalui program transmigrasi," kata Iftitah di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Peta Papua dan Papua Barat
Peta Papua dan Papua Barat ((Google Maps))

10 lokasi transmigrasi hingga penduduk lokal dilibatkan

Sementara itu, Iftifak mengatakan pemerintah akan fokus melakukan transmigrasi lokal di Papua.

Namun, dengan catatan, apabila hal itu dibutuhkan.

Artinya, proses pemindahan ini hanya akan melibatkan warga asli atau penduduk yang sudah lama bermukim di wilayah Papua.

"Ada 10 kawasan transmigrasi yang ada di Papua sekarang ini, ada 4 yang masuk dalam RPJMN. Empatnya itu yang akan kita revitalisasi terlebih dahulu," jelasnya.

Adapun 10 kawasan transmigrasi dimaksud, antara lain Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Jayapura.

Kemudian, Kabupaten Keerom, 2 di Kabupaten Teluk Wondama, 2 di Kabupaten Fakfak, dan 2 di Kabupaten Merauke.

Adapun konteks revitalisasi kawasan transmigrasi itu bukan hanya sekadar sarana prasarananya saja, tapi juga fokus peningkatan sumber daya manusia (SDM).

"Nanti kita juga akan mencoba untuk melakukan pendampingan dari sisi pendidikan dan juga kesehatan. Agar, ada tiga yang nanti akan kita lengkapi dari para transmigran itu, satu pengetahuannya, kedua karakternya, ketiga keterampilannya," tuturnya.

 Agus Harimurti Yudhoyono turun tangan

Program transmigrasi di Papua jadi perhatian serius Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pada Selasa (22/10/2024), AHY mengunjungi Kementerian Transmigrasi di Kalibata, Jakarta Selatan.

 AHY menuturkan kedatanganya untuk mengenal lebih dekat orang-orang yang akan bekerjasama dengannya ke depan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan mengenai kasus praktik mafia tanah di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang menimbulkan kerugian hingga Rp 300 miliar, Jumat (26/4/2024). Kementerian ATR/BPN memfokuskan pemberantasan 82 kasus praktik mafia tanah pada 2024 dengan dampak kerugian hingga Rp 1,7 triliun. KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan mengenai kasus praktik mafia tanah di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang menimbulkan kerugian hingga Rp 300 miliar, Jumat (26/4/2024). Kementerian ATR/BPN memfokuskan pemberantasan 82 kasus praktik mafia tanah pada 2024 dengan dampak kerugian hingga Rp 1,7 triliun. KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS (Tribun-Papua.com/Kompas)

Sebab menurutnya, kepemimpinan yang baik terbangun melalui hubungan yang harmonis antara pemimpin dan yang dipimpin.

"Tentu penting bagi saya untuk segera turun ke lapangan," ujar AHY kepada wartawan di lokasi, Selasa (22/10/2024).

Baca juga: Pj Gubernur Papua Selatan Tekankan Pentingnya Bidang Transmigrasi 

AHY juga ingin mendengar pemaparan dari menteri dan wakil menteri tentang kondisi awal.

Mengingat, pentingnya memahami tugas pokok di awal masa jabatan.

Hal ini sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan Indonesia tanpa ada yang tertinggal.

Selain, memastikan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

"Pembangunan ekonomi harus berkeadilan dan juga berkelanjutan," jelasnya. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved