Klaim Program Rehab Rumah Gunakan Dana Pribadi, Calon Wali Kota Jayapura Ini Dilaporkan ke Bawaslu

Sementara itu, Ratna Ida Silalahi, SH yang juga tim kuasa hukum ABR-HARUS, menyanagkan sikap JBR atas klaim ribuan unit rumah yang direhab menggunakan dana pribadinya.

"Alangkah sedinya paslon nomo dua menyatakan itu. Padahal nyatanya itu program pemerintah yang memang harus diberikan kepada masyarakat."

"Ternyata yang terjadi adalah pembohongan publik, khususnya warga Kota Jayapura. Kita merasa dirugikan," ujarnya.

Bawaslu segera proses

Komisioner Bawaslu Kota Jayapura Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Yohanes Kian Masan, mengaku telah menerima aduan dari tim hukum pasangan calon nomor urut 4 terkait dugaan pelanggaran pemilu. 

Pihaknya akan melakukan pengkajian dan pemeriksaan atas berkas laporan yang diserahkan pelapor.

Termasuk kekuatan bukti-bukti sebagai syarat formil dan materiil dalam mekanisme penanganannya.

"Nanti dalam pemeriksaan itu akan diproses sesuai mekanisme di Bawaslu, yakni penanganan prlanggaran dan juga Sentra Gakkumdu," kata Yohanes.

Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan akan melakukan pengkajian guna memastikan apakah aduan serta bukti kuat dinyatakan masuk dalam pelanggaran atau tidak.

"Hasilnya nanti akan kami sampaikan kemudian," jelasnya.

Sementara, waktu penanganan laporan ini lima hari atau 3+2 hari, sebagaimana mekanisme yang berlaku. (*)