KPU Mimika Sebut Aplikasi Sirekap Bisa Digunakan oleh Petugas KPPS dan PPD

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM,TIMIKA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika terus memantau proses rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pilkada 2024.

Saat ini pleno tingkat distrik dilakukan oleh Panitia Pemungutan Distrik (PPD) sementara berlangsung dibeberapa lokasi seperti GOR Futsal dan hotel-hotel.

Hasil hitung cepat masing masing pasangan calon juga terus dilakukan oleh tim pemanangan.

Ketua KPU Mimika, Dete Abugau mengatakan, untuk tim penanganan masing-masing calon silahkan lakukan hitung cepat tetapi jangan membawa nama KPU. 

Baca juga: LINK UPDATE Perolehan Suara Pilkada Gubernur Papua per Kamis 28 Agustus oleh KPU: Cek di Sini

"Kami belum umumkan siapa yang menang karena proses rekapitulasi perolehan suara masih dilakukan oleh PPD," kata Ketua KPU Mimika, Dete Abugau kepada Tribun-Papua.com, Jumat sore (29/11/2024) di Jalan Hasanudin.

Ia mengatakan, kalau ada paslon mengklaim sudah menang Pilkada 2024 bisa menimbulkan ketidaksenangan paslon lain dan pendukungnya.

"Kita harus jaga Kamtibmas karena proses rekapitulasi masih berjalan di tingkat PPD," ujarnya.

Sementara Kordiv Perencanaan Data dan Informsi KPU Mimika, Budiono Muchie mengatakan, aplikasi Sirekap berjalan. Sudah terpublikasi 187 persen dan batal 9 persen dari 497 TPS.

Unggahan data C1 dilakukan KPPS menggunakan akun Sirekap itu bisa digunakan oleh PPD karena ada vitur untuk akses.

"C1 hasil bisa diunggah PPD untuk mencapai target penggunaan Sirekap. Ini merupakan keterbukaan KPU Mimika kepada pemilih dan dokumentasi," ungkap Budiono.

Ia mengatakan, ada beberapa distrik sudah selesai menggungah C1 seperti Mimika Barat, Mimika Tengah, Amar telah 100 persen.

"Kalau di Wania 57,1 persen, Mimika Baru, 53,8 persen. Jadi ada sudah ada yang seratus persen penggungahan C1," katanya.

Koordiv Tenkis KPU Mimika, Fransiskus Xaverius Ama Bebe Bahy mengatakan, dari divisi teknis tahapan sementara berjalan.

Logistik dari sebagian distrik wilayah pesisir sudah kembali ke Timika dan sudah dilakukan pleno distrik.

Untuk Distrik Kuala Kencana, Iwaka, Jila, Alama, Tembagapura sementara dilakukan koordinasi soal kapan dilakuka pleno.

"Kami berusaha secepatnya karena batas waktu pleno PPD sampai tanggal 3 Januari 2024. Kami terus memantau proses ini," ujar Fransiskus.

Kordiv Hukum KPU Mimika, Hironimus Kia Ruma mengatakan, Divisi hukum bertugas memastikan semua tahapan ditemukan pelanggaran Pilkada akan dilakukan mitigasi.

"Kami pastikan proses pelaksanaan tahapan itu berjalan dengan baik sesuai koridor. Untuk rekapitulasi tingkat distrik ada potensi pelanggaran yang kami antipasi," katanya.

Ia juga telah melakukan rapat membahas potensi pelanggaran dan bisa diminimalisir semaksimal mungkin.

"Soal kotak suara tersebar di beberapa hotel itu merupakan hak PPD bukan wewenang KPU Mimika. Kami tidak bisa intervensi," ungkapnya.

Baca juga: Bawaslu dan Gakkumdu Mimika Dinilai Masuk Angin dalam Menangani Kasus Money Politic

Lanjut Hironimus, pleno dimanapun harus dilakukan secara terbuka dan bisa diakses publik.

"Selama point itu terpenuhi bukan merupakan suatu permasalahan. Kalau ada dinamika pelanggaran pleno itu soal lain," ucapnya.

Menurutnya, secara adminitasi PPD harus membuat surat rekomendasi ke KPU soal lokasi pleno.

"Misalnya di wilayah pegunungan belum sempat hitung suara disana maka bisa dialihkan ke kota. Itu proses di TPS belum selesai sehingga mereka lakukan di kota," ungkapnya.

Ia mengatkan, jika ada temuan kotak suara disembunyikan segera lapor ke KPU atau Bawaslu untuk dilakukan supervisi pengawasan internal.

"Kami tahu mereka ada disini. Tetapi mengenai tempat dan waktu pelaksaan pleno distrik masih diranah PPD," jelasnya.

Lanjutnya, proses Pilkada relatif aman walaupun dibeberapa tempat terjadi masalah sudah diselesaikan.

"Sampai hari ini kami belum mendapatkan rekomendasi kecurangan Pilkada dari Bawaslu," katanya.

Kata Hironimus, kemudian ada beredar di media ada potensi pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa diatrik silahkan Bawaslu proses dugaan itu.

"Saya kurang setuju kalau Bawaslu menyebut ada potensi PSU. Itu rasanya kurang pas ke media karena itu ada penggiringan opini kesana. Ingat, setiap pelanggaran itu tidak harus diselesaikan dengan cara PSU," pungkasnya. (*)