ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Info Mimika

Koalisi Organisasi Perempuan Amungme Kamoro Geruduk Kantor Bupati Mimika, Berikut Tututannya

Kami mempertanyakan kepada Pansel terkait hasil pengumuman penerimaan DPRK Kabupaten Mimika yang mengecewakan

Penulis: Marselinus Labu Lela | Editor: M Choiruman
Tribun-Papua.com
GERUDUK KANTOR BUPATI - Koalisi Organisasi Perempuan Aktivis dan Tokoh Perempuan Amungme dan Kamoro geruduk kantor Bupati Mimika, Senin (2/12/2024). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA-  Koalisi Organisasi Perempuan Aktivis dan Tokoh Perempuan Amungme dan Kamoro geruduk kantor Bupati Mimika, Senin (2/12/2024) sekitar pukul 10:55 WIT.

Kedatangan Koalisi Organisasi Perempuan Aktivis dan Tokoh Perempuan Amungme dan Kamoro ini terkait panitia seleksi pengangkatan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Khusus (DPRK) Mimika agar ditinjau kembali.

Baca juga: Pleno Pilkada Mimika 2024 di GOR Futsal Timika Tinggalkan Segunung Sampah

Aksi diikuti sekitar 30 orang tersebut meminta Pansel segera mengkaji ulang SK Nomor 45 tentang mekanisme pengangkatan kursi DPRK.

Massa menilai sikap Pansel DPRK Mimika tidak profesional, karena tidak komitmen dengan penjelasan saat sosialisasi.

Pansel dalam seleksi DPRK Mimika tidak memperhatikan kriteria khusus soal perwakilan Perempuan Amungme dan Kamoro.

Tokoh perempuan dan aktivis Mimika menuntut transparansi Pansel dalam penetapan DPRK Kabupaten Mimika Periode 2024-2029.

Koordinator Aksi, Adolfina Kuum meminta kehadiran Pj Bupati Mimika, Kepala Kesbangpol, dan Pansel untuk mendengarkan aspirasi masyarakat adat perempuan Suku Komoro dan Amungme selaku pemilik tanah adat.

"Kami mempertanyakan kepada Pansel terkait hasil pengumuman penerimaan DPRK Kabupaten Mimika yang mengecewakan. Apakah sosialisasi syarat umum dan khusus telah dilakukan secara menyeluruh, atau hanya difokuskan pada syarat umum saja," kata Adolfina Kuum.

Baca juga: Jelang Nataru 2025, Jalan Budi Utomo di Kota Timika Kabupaten Mimika Diberlakukan Dua Arah

Ia mengatakan, panitia seleksi dinilai mengabaikan aspirasi perempuan Timika,  proses pengumuman DPRK dinilai kurang transparan.  

Apabila keputusan tersebut melibatkan lembaga adat pihkanya meminta penjelasan resmi dari lembaga adat terkait.

"Penerimaan anggota DPRK Kabupaten Mimika harus bebas dari praktik politik uang. Meskipun telah memperoleh rekomendasi adat,  tidak satu pun calon dari pihak kami yang terpilih berdasarkan pengumuman hasil pemilihan," katanya.

Baca juga: 170 Guru di Mimika Papua Tengah Sukses Ikuti Pelatihan Microsoft Certified Educator 

Ia meminta kejelasan dan transparansi terkait seluruh faktor yang menyebabkan kegagalan para calon DPRK kami dalam pemilihan," ungkapnya.

Sementara Agustina Yatania merupakan Tokoh Perempuan,  telah memantau seluruh tahapan perkembangan di Kabupaten Mimika. 

“Kehadiran saya di sini untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dari Suku Komoro dan Amungme di Kabupaten Mimika. Mohon hargai para perempuan dari Suku Komoro dan Amungme yang telah hadir di sini; perjuangan mereka sangat besar dalam memperjuangkan hak-hak dasar yang mereka tuntut," singkatnya. 

Baca juga: KPU Mimika Sebut Aplikasi Sirekap Bisa Digunakan oleh Petugas KPPS dan PPD

Sumber: Tribun Papua
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved