ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Info Mimika

Koalisi Organisasi Perempuan Amungme Kamoro Geruduk Kantor Bupati Mimika, Ini yang Dituntut

Massa menilai sikap Pansel DPRK Timika tidak profesional karena tidak komitmen dengan penjelasan saat sosialisasi.

|
Tribun-Papua.com/Istimewa
Koalisi Organisasi Perempuan Aktivis dan Tokoh Perempuan Amungme dan Kamoro geruduk kantor Bupati Mimika, Senin (2/12/2024). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA -  Koalisi Organisasi Perempuan Aktivis dan Tokoh Perempuan Amungme dan Kamoro menggeruduk Kantor Bupati Mimika, Senin (2/12/2024) pukul 10:55 WIT.

Kedatangan Koalisi Organisasi Perempuan Aktivis dan Tokoh Perempuan Amungme dan Kamoro ini panitia seleksi pengangkatan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Khusus (DPRK) Mimika ditinjau kembali.

Aksi dihadiri sekitar 30 orang tersebut meminta pansel segera mereview ulang SK Nomor 45 tentang mekanisme pengangkatan kursi DPRK.

Massa menilai sikap Pansel DPRK Timika tidak profesional karena tidak komitmen dengan penjelasan saat sosialisasi.

Baca juga: Bawaslu dan Gakkumdu Mimika Dinilai Masuk Angin dalam Menangani Kasus Money Politic

Pansel dalam seleksi DPRK Mimika tidak memperhatikan kriteria khusus soal perwakilan Perempuan Amungme dan Kamoro.

Tokoh perempuan dan aktivis Mimika menuntut transparansi Pansel dalam penetapan DPRK Kabupaten Mimika Periode 2024-2029.

Koordinator Aksi, Adolfina Kuum meminta kehadiran PJ Bupati, Kepala Kesbangpol, dan Pansel untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat adat perempuan Suku Komoro dan Amungme selaku pemilik tanah adat.

"Kami mempertanyakan kepada Pansel terkait hasil pengumuman penerimaan DPRK Kabupaten Mimika yang mengecewakan."

"Apakah sosialisasi syarat umum dan khusus telah dilakukan secara menyeluruh, atau hanya difokuskan pada syarat umum saja," kata Adolfina Kuum.

Ia mengatakan, panitia seleksi dinilai mengabaikan aspirasi perempuan Timika,  proses pengumuman DPRK dinilai kurang transparan.  

Apabila keputusan tersebut melibatkan lembaga adat pihkanya meminta penjelasan resmi dari lembaga adat terkait.

"Penerimaan anggota DPRK Kabupaten Mimika harus bebas dari praktik politik uang. Meskipun telah memperoleh rekomendasi adat,  tidak satu pun calon dari pihak kami yang terpilih berdasarkan pengumuman hasil pemilihan," katanya.

Ia meminta kejelasan dan transparansi terkait seluruh faktor yang menyebabkan kegagalan para calon DPRK kami dalam pemilihan," ungkapnya.

Sementara Agustina Yatania merupakan Tokoh Perempuan dirinya telah memantau seluruh tahapan perkembangan di Kabupaten Mimika, dan kehadiran saya di sini untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dari Suku Komoro dan Amungme di Kabupaten Mimika.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved