Pemprov Papua Tengah Serahkan Hasil Monitoring dan Penguatan APIP TA 2024 ke Para Kepala OPD

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE - Pemprov Papua Tengah secara resmi telah menyerahkan hasil monitoring dan asistensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah  dan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) tahun anggaran 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Mahavira II, Jalan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.

Kepala Inspektorat Papua Tengah, Samuel Rihi mehgatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan masukan yang konstruktif serta identifikasi terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses pengelolaan pemerintahan di Provinsi Papua Tengah.

Dengan demikian, hasil dari monitoring ini tentunya akan menjadi dasar bagi kita semua untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada serta memperkuat hal-hal yang sudah berjalan dengan baik.

"Kami berharap, hasil ini akan menjadi bahan refleksi dan perbaikan bagi kita semua dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih baik dan optimal dimasa yang akan datang," kata Samuel dalam sambutanya yang diperoleh Tribun-Papua.com, Selasa, (3/11/2024).

Baca juga: Mesak Magai-Burhanuddin Pawenari Unggul Dalam Quick Count  di Pilkada Kabupaten Nabire 2024

Samuel bilang, melalui kegiatan ini, kiranya rekomendasi dan hasil yang telah disampaikan dapat diterima dengan baik, dan selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

"Mari kita terus bekerja bersama, saling mendukung, dan berkolaborasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, serta mewujudkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Papua Tengah. Semoga melalui kegiatan ini, kita dapat memberikan manfaat, dan menjadi langkah awal bagi kemajuan pemerintahan di Papua Tengah," ujarnya.

Sementara, Asisten 1 Setda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Papua Tengah, Menase Kadepa mengatakan, BPK dapat memanfaatkan hasil Pengawasan APIP, terutama dari hasil review atas laporan keuangan pemerintah mendukung manajemen pemerintah daerah dalam melaksanakan rekomendasi BPK dalam perbaikan sistem pengendalian internal.

APIP yang profesional, dan independent mendorong peningkatan transparansi dan, akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kewajiban pelaporan keuangan daerah di Papua Tengah.

"Laporan tersebut telah saya terima beberapa waktu yang lalu, namun baru hari ini saya dapat mengagendakan penyerahan hasil tersebut untuk dilakukan tindak lanjut sesuai saran-saran dari tim Itjen Kemendagri, demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang," kata Menase.

Lalu monitoring yang telah dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program, dan kebijakan yang kita laksanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat hasil monitoring ini tidak hanya menjadi Laporan, tetapi juga harus menjadi Acuan untuk semuanya dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

Kemudian juga, laporan ini bukan juga hanya sekedar dokumen, tetapi merupakan refleksi dari komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

"Mari kita gunakan informasi ini untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, agar ke depan kita dapat lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu, laporan ini juga harus dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan transparansi dan Kinerja, dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh setiap OPD yang terlibat.