Warga Merauke Protes ke Gubernur Papua Selatan Karena Seleksi DPRK-DPRP Sarat Kepentingan

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Bwariat 

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Sejumlah warga yang mengatasnamakan Tim Independen Administrasi DPR Provinsi Papua Selatan dan DPR kabupaten yang mengawasi proses seleksi legislator jalur Orang Asli Papua (OAP), melakukan aksi protes di depan Gedung Negara di Merauke, Papua Selatan, Senin (3/2/2025).

Inti dari aksi yang dilakukan itu adalah, menduga adanya praktik maladministrasi dan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses seleksi yang dilakukan oleh tim Pansel DPK maupun DPRP unsur pengangkatan di Papua Selatan. 

Baca juga: Pemenang Pilkada Byak, “Kamam Kami” Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi dan Menunggu Putusan MK

"Kami minta pembatalan seluruh tahapan proses seleksi DPK maupun DPRP unsur pengangkatan, kemudian kami mendesak Pj.Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam hal ini mendagri untuk berkoordinasi supaya pansel dibubarkan dan dilakukan proses seleksi ulang," ucap perwakilan Tim Independen, Thomas Tonggap kepada wartawan di tengah-tengah aksi. 

Mereka meminta dilakukan proses seleksi ulang sebab apa yang telah dilakukan tim Pansel diduga melanggar aturan petunjuk teknis dan sarat kepentingan.

Baca juga: Lagi, Polisi Tangkap Terduga Jaringan KKB Papua di Yalimo: Okniel Siep Dituding Anak Buah Akse Mabel

"Kami punya sejumlah bukti dan sudah kami serahkan ke Kejaksaan beberapa hari yang lalu,"ungkap Thomas. 

Melihat dinamika politik yang terjadi saat ini, tentunya banyak kepentingan, sehingga tim independen meminta dilakukan pembatalan hasil seleksi. 

Baca juga: Jeritan Sopir Angkot di Kota Jayapura: Penumpang Beralih ke Taksi Online, Tarif Tak Sesuai Ketentuan

"Mungkin pembatalan dapat dilakukan melalui kebijakan pimpinan teratas, namun proses hukum tetap kami dorong, secara resmi kami telah laporkan ke Kejaksaan Negeri Merauke dan diharapkan dapat didorong ke tingkat lebih tinggi," tuturnya. 

Permasalahan tersebut, lanjut Thomas bakal diteruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca juga: SMAN 1 Demta Dapat Bantuan 1 Unit Kendaraan Antar Jemput Siswa dari Pemkab Jayapura

Thomas menganggap, pemerintah tidak merespon permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini, sebab unsur pengangkatan adalah kebijakan khusus yang diberikan oleh negara kepada masyarakat OAP.

"Jangan sampai ruang afirmasi ini digunakan oleh pejabat-pejabat yang salah. Pansel menjalankan sebuah titipan yang bagaimana caranya untuk mengamankan, kami lihat pansel ini bukan melakukan verifikasi dan validasi data, tapi mengedepankan kepentingan oknum lain sehingga aturan dikesampingkan."

Baca juga: UMKM Indonesia Mendunia, Ribuan Pengunjung Mancanegara Hadiri BRI UMKM EXPORT 2025!

Pantauan Tribun-Papua.com di lapangan, sejumlah spanduk dibentang di depan pintu masuk gedung negara dengan bertuliskan dugaan adanya tindakan melawan hukum dan meminta kepada presiden RI Prabowo Subianto untuk bubarkan tim Pansel Papua Selatan. (*)