Relawan JONES Minta Pj Gubernur Ungkap Penyebab Keterlambatan Pelantikan Gubernur Definitif

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM,WAMENA - Tim Relawan Noken JONES yang mewakili delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan harapan besar kepada Penjabat (PJ) Gubernur dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Pegunungan untuk memberikan kejelasan terkait proses dan jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur definitif, yakni Dr.John Tabo, SE., MBA dan Dr. Ones Pahabol, SE., MM.

Baca juga: Dugaan Korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori Diproses, Kerugian Negara Ditaksir Rp 2 Miliar

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Ketua Relawan Noken JONES, Kalvin Penggu, relawan mempertanyakan sejauh mana upaya pemerintah daerah kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara terkait Surat Keputusan (SK) dan waktu pelantikan pasangan John Tabo dan Ones Pahabol.

Baca juga: Sempat Tertunda 10 Tahun, Pemkot Jayapura Kembali Bahas Tata Ruang Pembangunan Perumahan

“Kami meminta Pj Gubernur dan Setka untuk memberi penjelasan yang terbuka kepada masyarakat di delapan kabupaten. Saat ini, masyarakat tengah menantikan kejelasan, dan topik pelantikan menjadi pembicaraan luas di berbagai kalangan,” ujar Kalvin di Wamena, Rabu, (16/04/2025).

Relawan juga menekankan bahwa saat ini adalah waktu untuk bekerja dan melayani masyarakat, sehingga pelantikan kepala daerah definitif menjadi sangat penting. Mereka mendesak Pj Gubernur agar lebih serius dan aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dengan Presiden Joko Widodo, agar proses pelantikan dapat segera dilaksanakan.

Baca juga: Polisi Siap Kawal Penegakan Perda Miras di Kabupaten Jayapura 

“Kami percaya, hanya dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur definitif, roda pemerintahan dan pembangunan di Papua Pegunungan bisa berjalan lebih maksimal,” tutup Kalvin.

Pernyataan ini sekaligus menjadi cerminan aspirasi masyarakat akar rumput yang menginginkan kepastian dan kepemimpinan yang sah di provinsi baru tersebut.(*)