Diangkat Jadi Pj Sekda Papua, Suzana Wanggai: Saya adalah Komandan ASN, Harus Netral

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Suzana Wanggai remsi menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua. 

Ini setelahPenjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, melantik Suzana di Aula Lukmen, Kantor Gubernur Papua, pada Jumat (25/4/2025).

Suzana menggantikan Yohanes Walilo yang telah menjabat sebagai Penjabat Sekda Papua selama enam bulan.

Sebelum menjabat sebagai Pj Sekda Papua, Suzana Wanggai pernah dipercaya sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dari 29 Juli 2024 hingga 20 Februari 2025.

 Saat ini, ia juga menjabat sebagai Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua sejak era Gubernur Lukas Enembe.

Baca juga: Tokoh Adat Apresiasi Kepemimpinan Penjabat Bupati Yapen Suzana Wanggai

Ramses Limbong menekankan bahwa pergantian pejabat adalah hal yang wajar dalam sistem pemerintahan.

"Sesuai aturan, Pj Sekda setiap enam bulan bisa diperpanjang atau diganti," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (26/4/2025).

Suzana Wanggai: Jabatan adalah amanah

Ia berharap kehadiran pejabat baru dapat meningkatkan kinerja birokrasi yang telah berjalan.

Suzana Wanggai menyatakan bahwa jabatan ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Ia menegaskan komitmennya untuk mendukung kinerja gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

"Negara memberi amanah. Saya harus membantu gubernur dan jalankan tugas dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Salah satu agenda besar yang akan dihadapi adalah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Baca juga: Bupati se-Papua Tengah Siap Sukseskan Pentahbisan Uskup Bernardus Bofitwos Baru di Mimika

Suzana menegaskan pentingnya berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai pelaksanaan PSU di Papua. 

"Termasuk soal kebutuhan anggaran dan kesiapan teknis yang diperlukan dalam proses tersebut. Kita harus duduk bersama untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar," katanya.

 Ia juga menekankan pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara dalam proses demokrasi.

"Saya adalah komandan ASN, jadi saya akan pastikan ASN tetap netral," tegasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com