Ini 7 Tuntutan Tim Peduli Pelayanan Penerbangan Subsidi Kabupaten Mimika Saat Geruduk Kantor Dishub 

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Jania Basir saat menemui pendemo mengatakan, tahun 2024 subsidi penerbangan perintis masih berada di bawah APBN melalu kantor UPBU Mozes Kilangin.

"Memang tahun 2024 subsidi penerbangan perintis tidak berjalan. Kami sudah koordinasi dengan UPBU karena tidak ada operator mau ikut pelelangan subsidi penerbangan perintis," kata Jania Basir.

Jania mengatakan, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan UPBU kenapa penerbangan tidak jalan.

"Ini akhirnya anggaran dari APBN subsidi dipotong oleh pusat. Kami berupaya menggunakan APBD Mimika dan tahun sudah dianggarkan," jelasnya.

Meski dijelaskan, massa tetap menuntut pertanggungjawaban dan juga meminta Bupati Mimika datang langsung menemui mereka.

Baca juga: Kantornya Digeruduk Massa soal Layanan Penerbangan, Kadis Perhubungan Mimika Bilang Begini

Jania mengatakan, Dishub Mimika telah berusaha menjalankan penerbangan perintis dengan menggelontorkan anggaran tahun 2025 senilai Rp 25 miliar.

"Memang faktanya operator tidak ada yang mau. Masyarakat sudah datang ke kantor untuk melakukan koordinasi tetapi semua ini terhambat," ungkapnya. 

Lanjutnya, operator maskapai jenis pilatus seperti Susi Air juga Jania mengaku sudah menghubungi mereka melayani subsidi.

"Susi Air juga sudah dikasih tahu tetapi mereka tidak bersedia dengan alasan keamanan. Kami tidak klaim daerah itu zona merah tetapi operator yang belum mau," katanya.

Ia menambahkan, operator memilih dengan carteran karena jauh lebih mahal sehingga berdampak pada masyarakat.

"Memang subsidi penerbangan perintis kita diatur oleh pusat. Kami harus patokan dengan pemerintah pusat," pungkasnya. (*)