Aksi Massa di Timika
Johannes Rettob Temui Pendemo di Kantor Dinas Perhubungan: Segera Urus Masalah Penerbangan Subsidi
Di hadapan ratusan demosntran, Bupati Mimika mengatakan, kalau ia menghargai tuntutan dari masyarakat empat distrik di wilayah pegunungan.
Penulis: Marselinus Labu Lela | Editor: Paul Manahara Tambunan
"Kami masih mencari maskapai lain yang bisa melayani di lapangan terbang. Susi Air juga tidak mau terbang karena faktor keamanan," ucapnya.
Johannes Rettob berjanji akan merealisasikan masalah ini karena masyarakat tidak bisa naik tinggal di kampung.

"Kita akan usahakan semaksimal mungkin agar masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Koordinator Aksi, Eli Dolame menegaskan bahwa, pelayanan penerbangan perintis harus segera dibuka mengingat masyarakat hidup dalam keterpurukan.
"Kami terisolasi mau ke kampung susah. Kami harus sewa tranportasi helikopter dengan biaya mahal baru bisa kesana karena tidak ada penerbangan perintis," kata Eli Dolame.
Ia meminta Dishub dan Pemda Mimika agar bertanggungjawab atas masalah ini karena sangat merugikan masyarakat.
"Kami jadi korban faktor keamanan dengan stigma mengeluarkan daerah ini menjadi zona merah sehingga tidak ada pesawat yang berani kesana," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Jania Basir saat menemui pendemo mengatakan, tahun 2024 subsidi penerbangan perintis masih berada di bawah APBN melalu kantor UPBU Mozes Kilangin.
"Memang tahun 2024 subsidi penerbangan perintis tidak berjalan. Kami sudah koordinasi dengan UPBU karena tidak ada operator mau ikut pelelangan subsidi penerbangan perintis," kata Jania Basir.
Jania mengatakan, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan UPBU kenapa penerbangan tidak jalan.

"Ini akhirnya anggaran dari APBN subsidi dipotong oleh pusat. Kami berupaya menggunakan APBD Mimika dan tahun sudah dianggarkan," jelasnya.
Meski dijelaskan, massa tetap menuntut pertanggungjawaban dan juga meminta Bupati Mimika datang langsung menemui mereka.
Jania mengatakan, Dishub Mimika telah berusaha menjalankan penerbangan perintis dengan menggelontorkan anggaran tahun 2025 senilai Rp 25 miliar.
"Memang faktanya operator tidak ada yang mau. Masyarakat sudah datang ke kantor untuk melakukan koordinasi tetapi semua ini terhambat," ungkapnya.
Lanjutnya, operator maskapai jenis pilatus seperti Susi Air juga Jania mengaku sudah menghubungi mereka melayani subsidi.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.