Johannes Rettob Temui Pendemo di Kantor Dinas Perhubungan: Segera Urus Masalah Penerbangan Subsidi 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela 

TRIBUN-PAPUA.COM, MIMIKA - Massa yang tergabung dalam Tim Peduli Pelayanan Penerbangan Subsidi Kabupaten Mimika menggeruduk kantor Dinas Perhubungan Mimika, di Jalan Baru Mimika, Papua Tengah, Selasa (29/4/2025). 

Massa menuntut Bupati Mimika, Johannes Rettob untuk datang menemui mereka secara langsung guna memberikan klarifikasi.

Menunggu sekitar dua jam, Jhon Rettob didampingi Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman akhirnya datang menemui massa.

Di hadapan ratusan demosntran, Bupati Mimika mengatakan, kalau ia menghargai tuntutan dari masyarakat empat distrik di wilayah pegunungan.

"Terima kasih sudah menyampaikan aspirasi karena saya tahu masyarakat sudah terisolasi sangat lama karena keterbatasan akses penerbangan," kata Johannes Rettob.

Ia mengatakan, selama dua tahun lebih masyarakat terisolasi karena tidak ada penerbangan karena ada beberapa masalah seperti kejadian di Alama dan Hoya.

Baca juga: Massa Ancam Tutup Kantor Dinas Perhubungan dan UPBU Mimika Bila Penerbangan Tidak Dibuka  

"Kita akan perhatikan ini dan saya akan diskusikan ini dengan TNI-Polri guna memastikan agar empat distrik ini aman dari segala bentuk gangguan," ujarnya.

Menurut Johannes, stigma yang menyebut bahwa zona merah ini harus dihilangkan didukung dengan jaminan kemanan dari masyarakat.

"Saya minta masyarakat menjamin keamanan jika penerbangan subsidi perintis kembali dibuka. Saya akan bicara dengan TNI-Polri. Kalau aman pasti pesawat akan kesana," ujarnya.

Johannes berjanji akan membuka akses jika keamanan terjamin di empat distrik yaitu, Jila, Alama, Hoya, dan Tembagapura.

"Kami diberikan waktu satu bulan untuk atasi masalah ini. Kami akan cari solusinya. Untuk pembagunan lapangan terbang di Bela dan Hoya tahun ini akan dijalankan," katanya.

Menururt Jhon Rettob, di lapangan terbang Jila minggu depan akan dilakukan tes lending pesawat karena lapangan terbangnya sudah siap.

"Tahun ini ada pembangunan lapangan terbang pedalaman. Muda-mudahan masyarakat segera terlayani," ungkapnya.

Baca juga: Ini 7 Tuntutan Tim Peduli Pelayanan Penerbangan Subsidi Kabupaten Mimika Saat Geruduk Kantor Dishub 

Kemudian untuk lapangan terbang di Arwanop yang ukuran lebih kecil  itu hanya bisa dilakukan oleh pesawat jenis pilatus seperti Susi Air.

"Kami masih mencari maskapai lain yang bisa melayani di lapangan terbang. Susi Air juga tidak mau terbang karena faktor keamanan," ucapnya.

Johannes Rettob berjanji akan merealisasikan masalah ini karena masyarakat tidak bisa naik tinggal di kampung.

"Kita akan usahakan semaksimal mungkin agar masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Koordinator Aksi, Eli Dolame menegaskan bahwa, pelayanan penerbangan perintis harus segera dibuka mengingat masyarakat hidup dalam keterpurukan.

"Kami terisolasi mau ke kampung susah. Kami harus sewa tranportasi helikopter dengan biaya mahal baru bisa kesana karena tidak ada penerbangan perintis," kata Eli Dolame.

Ia meminta Dishub dan Pemda Mimika agar bertanggungjawab atas masalah ini karena sangat merugikan masyarakat.

"Kami jadi korban faktor keamanan dengan stigma mengeluarkan daerah ini menjadi zona merah sehingga tidak ada pesawat yang berani kesana," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Jania Basir saat menemui pendemo mengatakan, tahun 2024 subsidi penerbangan perintis masih berada di bawah APBN melalu kantor UPBU Mozes Kilangin.

"Memang tahun 2024 subsidi penerbangan perintis tidak berjalan. Kami sudah koordinasi dengan UPBU karena tidak ada operator mau ikut pelelangan subsidi penerbangan perintis," kata Jania Basir.

Jania mengatakan, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan UPBU kenapa penerbangan tidak jalan.

"Ini akhirnya anggaran dari APBN subsidi dipotong oleh pusat. Kami berupaya menggunakan APBD Mimika dan tahun sudah dianggarkan," jelasnya.

Meski dijelaskan, massa tetap menuntut pertanggungjawaban dan juga meminta Bupati Mimika datang langsung menemui mereka.

Jania mengatakan, Dishub Mimika telah berusaha menjalankan penerbangan perintis dengan menggelontorkan anggaran tahun 2025 senilai Rp 25 miliar.

"Memang faktanya operator tidak ada yang mau. Masyarakat sudah datang ke kantor untuk melakukan koordinasi tetapi semua ini terhambat," ungkapnya. 

Lanjutnya, operator maskapai jenis pilatus seperti Susi Air juga Jania mengaku sudah menghubungi mereka melayani subsidi.

"Susi Air juga sudah dikasih tahu tetapi mereka tidak bersedia dengan alasan keamanan. Kami tidak klaim daerah itu zona merah tetapi operator yang belum mau," katanya.

Ia menambahkan, operator memilih dengan carteran karena jauh lebih mahal sehingga berdampak pada masyarakat.

"Memang subsidi penerbangan perintis kita diatur oleh pusat. Kami harus patokan dengan pemerintah pusat," pungkasnya. (*)