Senin, 18 Mei 2026

program penghapus utang

Program Penghapus Utang Resmi Buka Sekretariat di Jayapura

"Tidak ada syarat khusus. Masyarakat cukup membuat surat kuasa, dan utangnya akan langsung diproses oleh sistem. Misalnya ada utang Rp30 juta, sistem

Tayang:
Tribun-Papua.com/Yulianus Magai
PROGRAM PENGHAPUS UTANG : Koordinator program penghapus utang di Provinsi Papua, Irianto Jacobus (tengah) saat memberikan keterangan di Jayapura, Selasa, (6/5/2025). Masyarakat bisa berkonsultasi dengan mengunjungi Kantor Yayasan Kiprah Papua. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kota Jayapura menjadi salah satu daerah pertama di Indonesia yang mendeklarasikan program pemerintah yang diluncurkan secara nasional yaitu penghapusan utang dan pembinaan usaha. 

Program ini diluncurkan pada Selasa (6/5/2025) dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga pengusaha besar.

Deklarasi ini dipimpin oleh empat koordinator wilayah, salah satunya Irianto Jacobus

Baca juga: Keluarga Irwan Anggara Tuntut Keadilan Atas Kasus Pembunuhan Anggota TNI di Sentani

Koordinator Irianto Jacobus menjelaskan bahwa program ini tidak mengenakan syarat berat bagi masyarakat yang ingin mengajukan penghapusan utang.

"Tidak ada syarat khusus. Masyarakat cukup membuat surat kuasa, dan utangnya akan langsung diproses oleh sistem. Misalnya ada utang Rp30 juta, sistem akan langsung bekerja dan menghapuskan jumlah itu. Jadi utang jadi nol," ujarnya saat konferensi pers di Jayapura.

Program ini merupakan bagian dari sistem global yang sudah diterapkan di 29 negara. Di Indonesia, pelaksanaannya dimulai pada Maret 2025. Meskipun berbasis internasional, pelaksana teknis di Indonesia diklaim berasal dari dalam negeri.

Baca juga: Masyarakat Nengke II di Sarmi Sambut Positif Pembagian KK ke Kampung-Kampung

Ia menambahkan bahwa selain penghapusan utang, masyarakat juga akan dibina melalui program investasi non-APBD dan non-APBN.

"Sistem ini bukan hanya menghapus utang, tapi juga mendorong kebangkitan ekonomi lewat investasi. Kita ingin semua kalangan bisa bangkit tanpa terbebani lagi oleh utang," jelasnya.

Deklarasi ini juga menekankan pentingnya komitmen moral dari peserta. Setiap peserta wajib menandatangani Fakta Integritas berisi delapan poin komitmen, termasuk memahami dasar hukum yang berlaku dan tidak bekerja sama dengan pihak yang ingin memecah belah persatuan.

Baca juga: Jayapura Beraksi Wujudkan Lingkungan Bebas Malaria

Koordinator lebih lanjutnya, menyatakan bahwa sosialisasi akan terus digencarkan, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau.

"Kami akan bekerja sama dengan media, kepala daerah, dan tokoh masyarakat. Tujuannya agar program ini bisa menyentuh semua kabupaten di Papua, dan tidak berhenti hanya di Jayapura," katanya.

Baca juga: Sekolah Dasar di Kawasan 3T Biak Numfor Mulai Menerapkan USBK

Sekretariat program telah dibuka di Kota Jayapura, dan masyarakat dipersilakan untuk datang dan berkonsultasi secara langsung. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat yang selama ini terbebani oleh utang bisa mendapatkan harapan baru untuk bangkit dan membangun ekonomi keluarga serta daerah. 

"Bagi masyarakat yang ingin konsultasi boleh saja, sekretariat semementara di Kantor Yayasan Kiprah Papua Kota Jayapura Papua, " Pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved