ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Sarmi

Masyarakat Nengke II di Sarmi Sambut Positif Pembagian KK ke Kampung-Kampung

Kepala Kampung Nengke II Markus Wenken di Sarmi, mengatakan sebanyak 20 keluarga menerima KK baru, namun secara simbolis penyerahan dilakukan kepada t

Tribun-Papua.com/Anderson Esris
SARMI : Kepala Kampung Nengke II Markus wenken saat memberikan keterangan, Selasa, (6/5/2025). Ia sangat mengapresiasi penyerahan KK yang dilakukan oleh Bupati Sarmi,  Dominggus Catue, kepada keluarga baru di kampung Nengke II. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Anderson Esris

TRIBUN-PAPUA.COM, SARMI – Masyarakat dan Pemerintah Kampung Nengke, Kabupaten Sarmi, Papua mengapresiasi penyerahan dokumen kependudukan berupa kartu keluarga (KK) kepada keluarga baru, yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapi) dan diserahkan langsung oleh Bupati Sarmi, Dominggus Catue pada Selasa, 6/5/2025.

Mewakili masyarakat, Kepala Kampung Nengke II Markus Wenken di Sarmi, mengatakan sebanyak 20 keluarga menerima KK baru, namun secara simbolis penyerahan dilakukan kepada tiga perwakilan kepala keluarga baru, yaitu  Yance Borom, Agus Manyerom, dan Filep Wenken.

Baca juga: Lengkapi Administrasi Warga, Bupati Sarmi Serahkan 20 KK Untuk Warga Nengke II

Menurut Markus Wenken, penyerahan KK yang berlangsung di kampungnya, sangat membantu warga sebab mereka tidak harus pergi ke kota untuk mengurus kartu-kartu itu.

“Ini sudah sangat membantu dan meringankan beban keluarga,” katanya.

Markus Wenken berharap program ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.

Baca juga: Jayapura Beraksi Wujudkan Lingkungan Bebas Malaria

"Sapta Cita Sarmi Punya Cita-Cita, Bersatu Mewujudkan Sarmi Lebih Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan" menjadi visi dan misi yang sangat inspiratif bagi kami untuk terus bekerja sama dan berjuang demi kemajuan Nengke II dan Sarmi secara keseluruhan,” katanya.

Penyerahan dokumen kependudukan ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja bupati dan wakil bupati, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Baca juga: Sekolah Dasar di Kawasan 3T Biak Numfor Mulai Menerapkan USBK

Pemerintah kabupaten mendorong warga memiliki idenditas diri tersebut agar mereka bisa masuk dalam program-program pemerintah misalnya berbagai bantuan yang disalurkan. Sebab saat ini, syarat mendapatkan bantuan pemerintah adalah KTP, KK dan identitas kependudukan lainnya.(*)

Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved