Pemkab Biak Alokasikan Rp17 Miliar Untuk Beasiswa SUP 2025

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua mengalokasikan Rp17 miliar untuk beasiswa bagi program Siswa Unggulan Papua (SUP) Tahun 2025.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si., saat ditemui di Biak, Jumat (09/05/2025) mengatakan jumlah penerima beasiswa SUP yang sementara kuliah di luar negeri saat ini tinggal 20 orang.

Baca juga: Polres Biak Numfor Bentuk Regu “Piring Gantung” Untuk Tingkatkan Keamanan Wilayah

“Sebanyak 20 mahasiswa luar negeri yang menjadi tanggungan Biak ini telah diakui secara resmi melalui SK Gubernur Provinsi Papua,” jelas Gunadi.

Beasiswa SUP merupakan program Pemerintah Provinsi Papua yang juga didukung oleh pemerintah kabupaten, termasuk Biak Numfor. Mahasiswa yang mengikuti program ini tidak hanya kuliah di dalam negeri, tetapi juga di berbagai negara luar negeri.

Baca juga: Imigrasi Biak Perkuat Sinergi Terkait Pengawasan Orang Asing di Kepulauan Yapen

Sementara jumlah mahasiswa asal Biak yang kuliah di dalam negeri totalnya mencapai 146 orang pada tahun 2025, tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, baik untuk jenjang D3, S1, profesi, termasuk kampus di Biak, Jayapura dan daerah lainnya. 

Mayoritas mahasiswa SUP asal Biak mengambil bidang studi di sektor kesehatan dan pendidikan.

Baca juga: Sekolah Dasar di Kawasan 3T Biak Numfor Mulai Menerapkan USBK

"Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp17 miliar untuk mendukung pendidikan mahasiswa dalam dan luar negeri," kata Gunadi 

Gunadi menegaskan bahwa beasiswa ini tidak hanya mencakup aspek akademik, tetapi juga mencakup pelatihan dan pembekalan keterampilan sosial bagi mahasiswa, sehingga mereka siap bekerja setelah lulus.

Baca juga: Kemendikbudristek Berikan Kuota ADIK 100 Orang Untuk Biak Numfor

Terkait penyaluran anggaran, lanjut Gunadi, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menyalurkan dana beasiswa tersebut melalui Pemerintah Provinsi Papua sebagai pengelola program. Setelah itu, laporan pembayaran akan disampaikan kembali ke kabupaten. Bila terdapat kelebihan pembayaran, dana tersebut akan dikembalikan ke kas daerah.

Gunadi berharap seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, dapat memberikan dukungan berkelanjutan dengan membuka akses lapangan kerja bagi para lulusan beasiswa SUP.(*)