ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

DPRK Jayawijaya

DPRK Jayawijaya Panggil Bulog dan Disnakerindag Terkait Harga Beras yang Naik

"Oleh sebab itu hari ini kami panggil dinas terkait yang punya kewenangan untuk intervensi harga beras di pasar," katanya pada Jumat (9/5/2025).

Penulis: Amatus Hubby | Editor: Marius Frisson Yewun
Tribun-Papua.com/Amatus Huby
HARGA BERAS NAIK: Foto bersama usai Pertemuan antara Komisi B DPRK Jayawijaya, Kepala Bulog dan Dinas perindag di Aula Kantor DPRK Jayawijaya pada Jumat (9/5/2025). DPRK mempertanyakan penyebab harga beras medium yang naik dari Rp20 menjadi Rp25 hingga 30 ribu per kilogram. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Amatus July

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAWIJAYA - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya menggelar hearing dengan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) serta Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerindag) Jayawijaya untuk membahas upaya menekan harga beras di pasar.

Dalam hearing tersebut, Komisi B DPRK Jayawijaya ingin mengetahui langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh Bulog dan Perindag untuk mengendalikan harga beras dan memastikan ketersediaan beras di pasar.

Baca juga: Polresta Jayapura Kota Peduli Anak Putus Sekolah dan Buta Calistung

Ketua Komisi B DPRK Jayawijaya Yosep Lokobal mengatakan saat kunjungan ke lapanga, pihaknya mendapati harga besar medium per kilogram adalah Rp20 ribu, namun beberapa minggu setelah itu naik menjadi Rp25 hingga 30 ribu per kilogram.

"Oleh sebab itu hari ini kami panggil dinas terkait yang punya kewenangan untuk intervensi harga beras di pasar," katanya pada Jumat (9/5/2025).

Baca juga: Korban Banjir Kuyawage dan Wano Sampaikan Terimakasih Atas Kepedulia Pemerintah

DPRK mengimbau disnakerindag untuk mengawasi dari distributor hingga  pada tingkat pengecer sehingga harga beras seimbang.

Bulog juga menjelaskan bahwa walau stok untuk dua bulan ke depan tersedia, mereka menerima surat dari Badan Pangan Nasional agar penyaluran pangan dihentikan dahulu.

Baca juga: Telkomsel dan Gubernur Papua Pegunungan Bahas Peningkatan Layanan Internet

"Sedangkan stoknya masih ada dan Bulog siap keluarkan, tapi karena surat itu Bulog masih bertahan," jelasnya.

Bulog minta pemerintah dan DRPK menyurati pemerintah pusat terkait penyaluran sehingga bisa segera dilakukan penyaluran beras kepada masyarakat 328 kampung dan 4 kelurahan yang tersebar di 40 distrik.

Baca juga: PSBS Biak Bakal Rombakan Komposisi Pemain 30 Persen Untuk Hadapi Liga 1 2025-2026

"Kalau badan pangan nasional respon surat yang dikirim oleh bupati, itu cepat mungkin dalam waktu dekat ini pasti kita bisa distribusi bantuan pangan,"kata Lokobal.(*)

Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved