DPRK Jayawijaya Minta TNI-Polri Stop Menyita Peralatan Kerja Milik Masyarakat

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAWIJAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya, Papua Pegunungan dengan tegas meminta aparat TNI-Polri stop menyita alat kerja milik petani local seperti parang, sekop dan sebagainya.

Anggota DPRK Jayawijaya, Charles Huby di Wamena, pada Kamis (12/6/2025) mengatakan tindakan sweeping atau penertiban alat tajam yang dilakukan aparat, dinilai berlebihan. 

“Stop intervensi militer yang berlebihan terhadap warga Jayawijaya di kampung. Karena kehadiran militer membuat trauma terhadap warga setempat," ujar Huby.

Baca juga: YKKMP : Tidak Benar Anggota TNI-Polri Menerobos Setiap Rumah Warga Sipil di Jayawijaya 

Ia mengharapkan anggota yang melaksanakan tugas tidak berlebihan atau melakukan tidakan yang kurang mendukung kepada masyarakat.

DPRK tidak melarang aparat melakukan penertiban atau sweeping namun mereka menerima informasi dari masyarakat bahwa kegiatan itu dilakukan semena-mena.

"Sweeping itu dilakukan dengan cara yang benar dan dengan data yang faktual. Dan juga (Sweeping) dengan tidak mengambil alat kerja kebun yang sering digunakan dalam bertani (parang, sekop, dan lainnya) di beberapa kampung dengan semaunya," tegas Charles Huby.

Baca juga: Warga Walelagama Jayawijaya Trauma Usai Kontak Tembak, TNI-Polri Diminta Tidak Memasuki Permukiman

Kader Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan bahwa TNI dan Polri menghentikan tindakan intervensi berlebihan terhadap warga masyarakat Jayawijaya di kampung-kampung.

“Karena kehadiran militer di kampung telah membawa traumatik bagi masyarakat setempat,” katanya.

Poin terakhir yang menjadi pesan dewan adalah meminta semua masyarakat Jayawijaya tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi isu yang tidak bertanggungjawab.

Baca juga: Terkait Baku Tembak di Jayawijaya, Theo Hesegem Harap Pemerintah Bertindak Sebelum Warga Jadi Korban

Sementara itu, seorang toko pemuda Jayawijaya, Erwin Kuan melayangkan surat terbuka yang di tujukan kepada Kapolres dan Dandim 1702 Jayawijaya atas personelnya yang telah melakukan penyisiran di perkampungan yang semestinya bukan tempat tinggal kelompok TPNPB-OPM.

"Kami masyarakat Kabupaten Jayawijaya, khususnya yang tinggal di perkampungan Jayawijaya merasa sangat resah dan marah atas operasi militer yang dilakukan oleh aparat keamanan di beberapa tempat yang sudah di rencanakan dan Pugima adalah salah satunya yang tadi terjadi operasi di sana," ucapnya dalam surat terbuka itu.

Operasi seperti ini membuat masyarakat sangat takut, dan aktivitas sehari-hari terganggu. Untuk itu, dirinya mewakili warga Jayawijaya meminta Kapolres bersama Dandim Jayawijaya hentikan kegiatan penyisiran.

Baca juga: Mahasiswa Papua Desak Presiden Prabowo Cabut Izin PT Gag Nikel Raja Ampat hingga Tolak PSN di Sorong

"Tolong bedakan mana kampung masyarakat sipil dan mana wilayah yang benar-benar jadi tempat tinggal TPNPB-OPM. Jangan semua dianggap sama. Jangan asal tuduh lalu main sikat,"tegasnya.

Banyak foto dan informasi yang beredar menunjukkan aparat menyita alat-alat kerja milik warga sipil seperti parang, kapak, panah dan tombak. Untuk itu, Kuan menyampaikan kepada Kapolres dan Damdim1702 Jayawijaya bahwa semua alat yang di sita itu merupakan alat untuk berkebun yang jadi satu-satunya sumber hidup bagi masyarakat di Lembah Baliem.

Baca juga: RSUD Serui Mampu Menghemat Rp1 Miliar Setelah Memiliki Generator Oksigen