ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Kantor Gubernur Papua Pegunungan

Yos Elopere : Libatkan Masyarakat Asli Gunung Susu Pada Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan

“Pembangunan Kantor Gubernur akan berjalan lebih lancar jika masyarakat sekitar juga dilibatkan secara aktif. Mereka bukan hanya mendukung, tapi juga

Tribun-Papua.com/Noel Iman Untung Wenda
TAMPILAN DESAIN GAMBAR: Tampak sketsa gambar rencana pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, di Gunung Susu, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Jumat (16/5). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA- Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat adat, khususnya pemilik hak ulayat, dalam proses pembangunan hingga operasional Kantor Gubernur Papua Pegunungan di kawasan Gunung Susu.

Menurut Elopere, keterlibatan masyarakat setempat bukan hanya menjadi bentuk pemberdayaan, tetapi juga kunci utama menjaga kelancaran dan keamanan pembangunan.

Baca juga: DPRP Papua Pegunungan Minta Pembangunan Kantor Gubernur di Gunung Susu Tidak Merusak Kawasan Keramat

“Pembangunan Kantor Gubernur akan berjalan lebih lancar jika masyarakat sekitar juga dilibatkan secara aktif. Mereka bukan hanya mendukung, tapi juga harus menjadi bagian dari kantor itu sendiri,” ujarnya di Wamena, Sabtu, (17/05/2026) malam.

Ia menekankan bahwa masyarakat pemilik hak ulayat berhak mendapatkan ruang dalam pemerintahan, termasuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). 

Baca juga: 106 Jemaah Haji Kota Jayapura Bertolak Dari Bandara Sentani Menuju Mekkah

“Jika mereka dilibatkan sebagai karyawan atau PNS, maka rasa memiliki akan tumbuh. Itu juga otomatis akan menjadikan mereka sebagai penjaga keamanan alami kantor tersebut, baik siang maupun malam,” tambahnya.

Elopere mengingatkan bahwa mengabaikan masyarakat yang memiliki keterikatan langsung dengan tanah adat akan menimbulkan potensi konflik di masa depan. 

Baca juga: Tiap Tiga Bulan Astra Motor Manokwari Sumbang Darah Untuk PMI

“Kalau orang yang memiliki hak atas tanah diabaikan, mereka akan merasa tersisih. Ini bisa menimbulkan ketegangan yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal,” tegasnya.

Untuk itu, ia mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar serius memperhatikan hal ini. “Pelibatan masyarakat adat bukan sekadar pilihan, tetapi keharusan. Kita tidak hanya membangun gedung, tapi juga membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat,” pungkasnya.(*)

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved