ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Kantor Gubernur Papua Pegunungan

DPRP Papua Pegunungan Minta Pembangunan Kantor Gubernur di Gunung Susu Tidak Merusak Kawasan Keramat

"Kami minta agar tanah adat di Holiken, termasuk Gunung Susu, tetap dilestarikan dan dilindungi. Tempat keramat seperti ini tidak boleh diganggu oleh

Tribun-Papua.com/Noel Iman Untung Wenda
DPRP Papua Pegunungan Geram Lantaran Demonstran Tolak MBG Diarahkan ke Kantor Gubernur Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda TRIBUN-PAPUA.COM,WAMENA - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan kesal lantaran pengarahan massa demonstran tolak program makan bergizi gratis pada Senin, (17/2/2025) ke kantor Gubernur Papua. Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere di Wamena, Selasa, mengungkapkan seharusnya aspirasi dari massa disampaikan di DPR sebagai representasi masyarakat. "Seharusnya aspirasi diterima di DPRD Provinsi Papua kami tidak tahu ini kenapa. Kemarin kami dari dewan standby dari kantor untuk terima aspirasi dan mereka ini anak-anak di bawah umur yang jalan melakukan aksi demonstrasi," ujarnya. Sejak pukul 10:00 WIT DPRP sudah menungu massa yang dikabarkan akan menyampaikan aspirasi kepada mereka selaku wakil rakyat untuk diteruskan kepada pemerintah pusat. Namu hingga demonstrasi berakhir, massa tidak kunjung datang. Sesuai prosedur kata Yos Elopere massa datang ke kantor DPR lalu wakil rakyat itu yang memanggil eksekutif untuk bersama-sama menemui demonstran yang sebagian besar merupakan pelajar. Massa memahami prosedur itu namun mereka yang telah berkumpul di perempatan lampu merah di depan kediaman gubernur, langsung diarahkan ke Kantor Gubernur Papua. “Berbicara honai (rumah adat) besar itu ada di kantor DPRP bukan di kantor gubernur, silahkan datang kesini dan sampaikan aspirasi," katanya. Karena situasi itu sudah terjadi maka DPRP hanya berharap aspirasi yang disampaikan diteruskan ke pemerintah pusat. Hal senada ditambahkan Wakil Ketua Bertus Asso, ia mengatakan kantor DPRP Papua Pegunungan merupakan honai besar masyarakat Papua Pegunungan. "Kemarin yang disampaikan oleh “Pj Gubernur bahwa kita turun ke honai besar” saya mau tegaskan bahwa di sana (Kantor Gubernur) itu tempat perangkat kerja organisasi. Di sini DPRP yang merupakan representatif rakyat yang terpilih, jadi Honai itu ada di DPRP. Pemikiran ini yang harus diubah, seolah-olah Honai itu ada di sana. itu tidak benar PJ itu harus tahu itu, saya tegas dan marah besar," katanya. Keputusan pemerintah provinsi itu membuat anggot DPRP yang baru dilantik tidak lama ini, sangat marah. Mereka mengaku tidak keberatan menerima aspirasi anak-anak yang mewakili aspirasi pelajar delapan kabupaten itu. “Seharusnya datang ke sini, bukan datang ke kantor gubernur, dari sana baru kita sama-sama naik ke menteri untuk cari solusi soal makan gratis. Di sini yang honai dan 100 persen beliau tidak menghargai kita, bukan 80 persen tapi 100 persen beliau salah,”ujar Bertus Asso.(*) DPRP PAPUA PEGUNUNGAN: Ketua DPRD Yos Elopere bersama Wakil Ketua Bertus Asso dan anggota lainya saat menyampaikan keterangan Pers di Kantor DPR Sementara di Wamena, Selasa, (18/02/2025). Mereka menyayangkan massa demonstran menyampaikan aspirasi ke Kantor Gubernur, bukan ke DPRP sebagai rumah rakyat 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM,WAMENA - Ketu Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan Yos Ekopere menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur atas langkah cepat dan komitmen tinggi dalam memindahkan lokasi pembangunan Kantor Gubernur dari Waoma dan Walesi ke kawasan Gunung Susu.

Tak hanya itu, DPR juga memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang telah menghibahkan tanah untuk kepentingan pembangunan.

Baca juga: 106 Jemaah Haji Kota Jayapura Bertolak Dari Bandara Sentani Menuju Mekkah

"Tanpa dukungan dan hibah dari Pemkab Jayawijaya, pembangunan ini tentu tidak akan berjalan dengan lancar," ujar Ketua DPR Papua Pegunungan di Wamena pekan ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada masyarakat pemilik hak ulayat atas tanah di Gunung Susu yang telah menunjukkan sikap bijak dengan tidak mengajukan tuntutan berlebihan. Sikap ini dinilai sangat mendukung proses pembangunan yang lebih cepat dan harmonis.

Baca juga: Tiap Tiga Bulan Astra Motor Manokwari Sumbang Darah Untuk PMI

Namun demikian, DPR menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai adat di lokasi tersebut. 

Menurutnya gunung susu yang kini sebela lahannya menjadi lokasi pembangunan kantor pemerintahan, disebut sebagai wilayah adat yang sakral. 

Baca juga: Astra Motor Papua Menerapkan Deliveryman Sebagai Bentuk Apresiasi Kepada Konsumen

"Kami minta agar tanah adat di Holiken, termasuk Gunung Susu, tetap dilestarikan dan dilindungi. Tempat keramat seperti ini tidak boleh diganggu oleh siapa pun,” tegasnya.

Ia menambahkan, pihak DPR telah menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar memberi perhatian khusus terhadap perlindungan kawasan tersebut.

Baca juga: Link Live Streaming PSBS Biak vs Arema FC di Stadion Lukas Enembe Sore Ini: Bentrok Sengit di Papua

“Ini kami sampaikan sebagai penguatan kepada pemerintah untuk menjaga warisan budaya dan tanah adat yang bernilai tinggi bagi masyarakat pegunungan,” katanya.(*)

Sumber: Tribun Papua
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved